KBRN, Pontianak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah jadi sorotan. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai program ini memiliki niat mulia, tapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan serius di lapangan.

“Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” ujar Puan dalam pernyataan tertulis yang dimuat laman berita parlemen, Kamis (24/4/2024).

Sorotan tajam mencuat setelah muncul kasus keracunan siswa di beberapa daerah usai mengonsumsi menu dari program MBG. Salah satu insiden terbaru terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Meski demikian, Puan tetap mengajak publik untuk memberi ruang bagi pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

“Jadi, mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita,” ucap Puan.

Namun, bukan berarti DPR tinggal diam. Puan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar mutu dan keamanan pangan hingga aspek kehigienisan dalam penyajian makanan.

“Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, muncul pula dugaan penyelewengan dana MBG yang dilakukan oleh sebuah yayasan berinisial MBN. Presiden Prabowo menyatakan siap mengevaluasi dan menyelidiki kasus tersebut. Sikap ini mendapat dukungan penuh dari Puan.

“Kami sepakat bahwa uang yang dipergunakan untuk rakyat harus tersalurkan dengan baik,” ujarnya.

DPR, lanjut Puan, akan terus mengawasi dan memastikan bahwa program MBG benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran utama.

"Kami di DPR akan terus melakukan pengawalan agar Pemerintah melakukan evaluasi, sehingga nantinya program MBG betul-betul bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk anak-anak sehingga dapat bertumbuh sebagai SDM unggul,” ucapnya.

Senada dengan Puan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris juga meminta agar Badan Gizi Nasional lebih transparan dalam pengelolaan MBG. Ia menekankan pentingnya pelaporan berkala, mengingat besarnya anggaran yang telah dikucurkan dan disetujui oleh DPR.

“Kami ingin melihat program ini berjalan baik, apalagi makan bergizi menjadi program strategis Presiden Prabowo,” kata Charles.

Sumber: Parlementaria dpr.go.id