KBRN, Pontianak: Fenomena mundurnya hampir dua ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 memantik perhatian Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani. Ia menyebut gelombang pengunduran diri ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bahwa sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) perlu ditinjau ulang secara menyeluruh.

“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” kata Puan dalam pernyataan resminya, Jumat (25/4/2025).

Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, sebanyak 1.967 CPNS mengundurkan diri. Alasan mereka beragam, mulai dari rendahnya gaji hingga penempatan di daerah yang jauh dari domisili. Sebagian besar dari mereka adalah "korban optimalisasi", yakni peserta yang awalnya tidak lolos di pilihan utama, tapi ditempatkan di lokasi lain karena formasi tersebut sepi peminat.

Contohnya, seorang CPNS dosen gagal ditempatkan di Universitas Negeri Jember. Namun, kemudian diterima di Universitas Nusa Cendana, Kupang, formasi yang sebelumnya tidak dilirik pelamar sama sekali.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instansi yang paling terdampak karena banyaknya CPNS yang mengundurkan diri. Hal serupa juga terjadi di Bawaslu dan Kementerian PUPR.

Puan menilai persoalan ini berasal dari kelemahan perencanaan. “Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” ucapnya.

Ia mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN agar mereformasi sistem rekrutmen ASN secara menyeluruh. Menurutnya, reformasi harus mencakup transparansi sejak awal seleksi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, hingga insentif dan jenjang karier yang adil.

Tak hanya itu, pendekatan manusiawi juga perlu dikedepankan, khususnya bagi penempatan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). “Penempatan ASN, terutama di daerah 3T harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” ujarnya.

Cucu Proklamator RI itu juga mengingatkan bahwa generasi muda kini tak lagi terpikat semata-mata oleh janji stabilitas dan pensiun. Mereka mencari pekerjaan yang bermakna, peluang untuk berkembang, dan keseimbangan hidup.

“Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” ujar Puan.

Ia menambahkan, “Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur.”

Sebagai Ketua DPR RI, Puan memastikan pihaknya akan mengawal isu ini dengan serius. “Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” ucapnya.

Sumber: Parlementaria dpr.go.id