KBRN, Pontianak: Di tengah hangatnya Sidang Parlemen Dunia ke-150 (Inter-Parliamentary Union/IPU) di Uzbekistan, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini menyuarakan kritik terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat serta kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS yang masih belum diisi hingga kini.

Jazuli menanggapi kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap sejumlah produk Indonesia. Ia menilai, respons Indonesia terhadap langkah AS harus tetap rasional dan tidak terbawa emosi.

“Kebijakan Trump ini bukan hanya menimpa Indonesia. Bahkan, pengusaha-pengusaha dalam negeri Amerika pun juga tidak nyaman yang berurusan dengan beberapa komoditi dari Indonesia. Kita harus menyikapinya secara tenang, tidak emosional,” ujar Jazuli dalam keterangannya dari Senayan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Politisi Fraksi PKS itu memuji pendekatan pemerintah yang memilih jalur negosiasi ketimbang konfrontasi langsung. Menurutnya, pendekatan yang arif lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

“Saya kira ini langkah yang arif dan bijak. Intinya bagaimana dari kebijakan Presiden Amerika yang tidak bersahabat ini, kita tetap mengambil keuntungan ekonomi maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia,” kata Jazuli.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya strategi diversifikasi dalam hubungan dagang. Ketergantungan pada Amerika, kata Jazuli, harus dikurangi dengan membuka peluang kerja sama ekonomi dengan negara lain.

“Kita bukan hanya berurusan dengan Amerika. Kita juga harus membuka peluang kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang bisa dioptimalkan demi keuntungan bangsa,” katanya.

Jazuli juga menyoroti kekosongan posisi Duta Besar Indonesia untuk AS yang telah berlangsung hampir dua tahun. Meski mengakui pentingnya posisi strategis tersebut, ia menolak anggapan bahwa ketiadaan Dubes menjadi penghalang utama diplomasi Indonesia.

“Keberadaan Duta Besar memang penting, tapi bukan satu-satunya faktor dalam melakukan komunikasi dan diplomasi. Kita tetap bisa melakukan lobby dan negosiasi strategis, meski posisi itu belum terisi,” ucap Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Namun demikian, ia tetap mendorong agar pemerintah segera menunjuk Duta Besar untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.

“Tentu kita berharap posisi Dubes segera terisi. Tapi selama itu belum terjadi, tidak boleh jadi alasan untuk berhenti melakukan diplomasi yang membawa maslahat bagi negara dan bangsa,” katanya.

Sidang IPU ke-150 di Tashkent menjadi panggung penting bagi para parlemen dunia untuk merespons berbagai tantangan global, termasuk dinamika geopolitik dan arah kerja sama internasional yang makin kompleks.

Sumber: Parlementaria dpr.go.id