KBRN, Pontianak: Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, meminta agar usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengenai penggunaan serangga sebagai lauk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji dengan lebih hati-hati. Usulan ini, yang belakangan menuai pro dan kontra, harus diperhatikan secara seksama agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program tersebut.

Menurut Alifudin, kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberagaman budaya dan kebiasaan makan yang berbeda-beda di Indonesia. Di beberapa daerah, khususnya di luar wilayah yang sudah terbiasa mengonsumsi serangga, ide tersebut mungkin sulit diterima oleh masyarakat.

“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang telah berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” kata Alifudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2025).

Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan tidak semua jenis serangga aman untuk dikonsumsi. Beberapa jenis serangga bisa mengandung racun atau patogen yang berpotensi membahayakan kesehatan, terutama bila tidak diproses dengan benar.

Serangga yang layak dimakan harus melalui penelitian yang mendalam untuk memastikan keamanan konsumsinya. Jika tidak, program ini bisa menimbulkan masalah kesehatan yang baru.

Alifudin menambahkan pendidikan mengenai pentingnya pola makan yang bergizi dan seimbang harus lebih diutamakan ketimbang sekadar mengganti lauk dengan serangga. Bagi dia, pendekatan edukatif yang lebih holistik jauh lebih penting untuk menciptakan perubahan kebiasaan makan yang positif di masyarakat.

Ia juga mengingatkan dalam menyusun kebijakan ini, perasaan dan preferensi psikologis anak-anak perlu menjadi perhatian utama. Meskipun beberapa anak mungkin sudah terbiasa mengonsumsi serangga di daerah tertentu, banyak juga yang merasa jijik atau tidak mau memakannya. Faktor ini harus dipertimbangkan agar program MBG tetap diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” katanya.

Alifudin juga mengimbau agar pihak terkait melakukan diskusi lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan terkait usulan ini.

Kebijakan yang diambil, menurutnya, harus berdasarkan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memastikan kesehatan, kenyamanan, dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia tetap terjaga.

Sumber: Parlementaria dpr.go.id