Daniel Johan Pertanyakan Rencana Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan

KBRN, Pontianak: Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menuntut penjelasan lebih mendalam dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Raja Juli Antoni, terkait rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan untuk konsep pangan, energi, dan air. Menurut Daniel, rencana tersebut perlu dikaji dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko kerusakan lingkungan.

"Terkait hal tersebut, kita perlu mendengarkan konsep detailnya. Apakah rencana ini akan membuka hutan secara besar-besaran yang berisiko menyebabkan deforestasi, ataukah melalui pendekatan seperti agroforestri, perhutanan sosial, atau jasa lingkungan?" kata Daniel Johan dalam keterangannya, Senin (6/1/2025).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyarankan agar pemerintah memperhatikan tujuan Indonesia untuk mencapai zero net sink pada tahun 2030. Ia menilai bahwa wacana membuka 20 juta hektare hutan bisa bertentangan dengan target tersebut.

"Pernyataan Menteri LHK ini perlu menjadi perhatian bersama. Bagaimana kita bisa mencapai zero net sink pada 2030 jika 20 juta hektare hutan akan dibuka?" ucapnya.

Lebih lanjut, Daniel Johan mengingatkan akan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian ekosistem hutan. Ia menekankan bahwa konversi hutan menjadi lahan pertanian, meski meningkatkan produktivitas pangan, dapat merusak keanekaragaman hayati dan mempercepat perubahan iklim.

"Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan iklim, melindungi sumber daya air, dan menjadi habitat bagi spesies yang terancam punah. Semua ini harus dipertimbangkan," ujarnya.

Meskipun begitu, Daniel Johan menyatakan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo mengenai swasembada pangan. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Saya sangat mendukung kebijakan swasembada pangan Presiden Prabowo. Kita harus berdaulat dan mandiri dalam pangan, tetapi para pembantu Presiden harus memastikan rencana ini sejalan dengan kelestarian hutan," katanya.

Sebagai solusi, Daniel Johan mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan lahan pertanian yang belum digarap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, ada sekitar 11,77 juta hektare lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan.

"Lahan ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan lahan pertanian. Dengan begitu, wacana membuka 20 juta hektare hutan dapat dihindari," ucapnya.

Sumber: (dpr.go.id)