KBRN, Pontianak: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengupayakan penyelesaian persoalan yang dihadapi pekerja migran nonprosedural, terutama mereka yang telah menikah di negara tujuan. Namun, tidak memiliki pengakuan administratif atas dokumen pernikahan mereka.

Menurutnya, pendampingan dan pelatihan menjadi langkah strategis yang akan terus dilakukan. Bagi pekerja migran yang ingin kembali bekerja di luar negeri, P2MI akan memastikan mereka melalui jalur yang sesuai prosedur.

Sebaliknya, bagi yang memilih untuk tidak bekerja lagi di luar negeri, akan diberikan pelatihan agar memperoleh sertifikasi keahlian sebagai bekal untuk bekerja di dalam negeri.

“Kita akan urus KTPnya, KKnya, nanti mereka yang ingin bekerja ke luar negeri lagi, kita akan latih secara prosedural. Sebaliknya kalau mereka tidak ingin lagi bekerja ke negara lain, kita akan latih,” ujarnya di Pontianak, Sabtu (22/6/2025).

Abdul Kadir Karding juga menyoroti fenomena penyalahgunaan visa turis yang digunakan untuk bekerja secara ilegal di negara lain. Hal ini, kata dia, menyebabkan banyak kasus deportasi terhadap warga negara Indonesia yang sejatinya tidak tercatat sebagai pekerja migran resmi.

Meski demikian, P2MI tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa para pekerja nonprosedural tetap harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak bisa dilepaskan begitu saja.

"Kami sedang mencari formula terbaik agar ke depan para pekerja migran bisa bekerja dengan tenang, terlindungi, dan berkontribusi secara sah terhadap perekonomian negara melalui devisa," paparnya.

Upaya penanganan pekerja migran non prosedural ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja, tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya bekerja secara legal dan sesuai ketentuan. Pemerintah melalui P2MI berkomitmen membangun sistem migrasi yang aman, tertib, dan bermartabat bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri.