Ini bukan sekadar angka yang tertulis di atas kertas, melainkan gambaran nyata masih banyak anak di Kabupaten Kubu Raya belum terlindungi imunisasi, akan menjadi ancaman serius jika tidak bergerak melakukan upaya. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mencatat capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) masih 44,2 persen atau baru 14,29 persen dari indikator keberhasilan program imunisasi Universal Child Immunization (UCI). Trauma efek samping vaksin masih menghantui orang tua anak.

KBRN, Pontianak: Rabu (9/7/2025) sore sekira pukul 16.00 WIB, langkah perjalanan dimulai menempuh jarak sekitar 24 kilometer dari Kota Pontianak menuju Parit Tenaga Baru, salah satu kampung di Dusun Sunge Ano, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya. Setelah menempuh perjalanan berlubang dan bebatuan, sekira pukul 18.30 WIB akhirnya tiba di rumah berwarna hijau telur asin berukuran sekitar 5X8 meter. 

Cahaya redup menemani pasangan yang sudah 12 tahun menikah, mereka tersenyum sumringah bercengkrama sembari membuai bayi berusia lima bulan di ruang tamu rumah yang sudah ditempati lebih dari 10 tahun. Dengan suasana mulai sejuk, dalam rumah yang belum terpasang plafon di bawah atap seng, perbincangan perlahan mengarah tentang kondisi kesehatan mereka dan anaknya. Seketika dari wajah Evi, seorang ibu muda berusia 29 tahun memancarkan ekspresi bingung campur trauma tatkala membicarakan tentang imunisasi anak. 

Evi mengaku telah banyak mendapat informasi tentang imunisasi anak, baik penyampaian secara langsung oleh petugas kesehatan maupun dari media sosial. Namun, ia masih ragu untuk memvaksinkan anaknya, karena efek samping dari imunisasi. Di satu sisi, Evi menginginkan kesehatan yang terbaik untuk sang buah hati, namun di sisi lain ia masih dihantui oleh trauma efek samping dari imunisasi anak.

“Ingin imunisasi, tapi takut demamnya (efek samping vaksin_red) yang mau ngurus itu. Soalnya anak saya yang lain sering demam,” kata Evi menyampaikan kekhawatirannya didampingi suami saat ditemui.

Selain mendengar dan melihat langsung efek samping vaksin, trauma yang dirasakan Evi diperparah setelah melihat postingan di media sosial seorang ibu yang memperlihatkan kondisi anaknya setelah diimunisasi. Sehingga membuat Evi belum berani mengikuti program imunisasi, meski anak ketiganya ini sudah berusia lima bulan, bahkan sejak anak pertamanya juga belum pernah mendapat imunisasi, walaupun jarak tempuh rumah dengan posyandu hanya sekitar 200 meter di Parit Tenaga Baru, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya.

“Anak saya sudah usia lima bulan belum pernah imunisasi, alasannya takut aja. Saya kalau ke posyandu hanya ditimbang aja,” kata Evi.

Meski demikian, Evi juga menyadari, bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak hanya tentang efek samping vaksin, tetapi tentang bahaya bagi anak jika tidak mendapat imunisasi. Dari hal inilah yang membuat orang tua dari tiga anak ini harus meratap kebingungan dalam kesehariannya.

“Saya nengok di Facebook ada lewat beranda katanya kebanyakan bayi meninggal yang enggak diimunisasi, jadi kepikiran ingin imunisasi, tapi takut demamnya yang mau ngurus itu. Soalnya anak saya yang lain sering demam,” kata Evi.

Evi bukanlah satu-satunya ibu muda yang mengalami kekhawatiran seperti ini. Banyak ibu muda lainnya juga merasa bingung tentang imunisasi anak. Seperti halnya yang diutarakan oleh Azizah (34) yang telah lebih dulu RRI temui di kediamannya di Parit Aim II Kecamatan Sungai Ambawang berjarak sekitar tujuh kilometer dari Kota Pontianak.

Saat itu, ibu dari tiga anak ini, yang sedang duduk di ruang tamu rumahnya sambil mengayun balita berusia dua bulan, terlihat tersenyum sumringah menyambut kedatangan kami. Namun, ketika perbincangan memasuki topik utama pembahasan yaitu tentang imunisasi, seketika itu juga ekspresi Azizah menunjukkan rasa  trauma mendalamnya.

Untuk meluahkan rasa traumanya itu, kemudian Azizah pun mengaku telah banyak mendapat informasi tentang imunisasi anak, baik penyampaian secara langsung oleh petugas kesehatan maupun dari media sosial. Namun, ia masih ragu atas efek samping dari imunisasi terhadap anaknya. Di satu sisi, Azizah memikirkan kesehatan yang terbaik untuk anaknya, namun di sisi lain ia masih dihantui oleh efek samping dari imunisasi anak.

Warga Kecamatan Sungai Ambawang ini mengakui sangat ketakutan akan efek dari vaksin anak. Hal itu ia ungkapkan, setelah mengalaminya sendiri pascasepekan bayinya lahir diberikan imunisasi. Padahal kata Azizah, petugas tenaga kesehatan sudah memberikan informasi jika vaksin pertama itu tidak akan ada efek samping, tetapi justru realita berkata lain, setelah disuntik vaksin ternyata terjadi bengkak di bagian paha dan satu malam full bayinya rewel tidak bisa tidur. 

Dari hal itu, Azizah masih trauma membawa bayinya untuk divaksin DPT satu meski sebenarnya sudah tiba pada waktunya. Trauma dan ketakutan ini kemudian meningkat, setelah adanya informasi dari petugas kesehatan, bahwa vaksin DPT satu akan ada efek samping, meski sudah disarankan untuk dikompres dan diberikan Paracetamol pascadisuntik.

“Sementara vaksin DPT satu ini sudah dikasi tau akan ada efeknya. Kan jelas yang dikasi tau enggak ada efeknya saja malah ada efeknya, apalagi ini sudah dikasi tau ada efeknya. Ini yang membuat saya takut,” ujar Azizah sembari mengayun bayi.

Saat ditemui, Azizah hanya ditemani dua anak perempuannya, satu berusia 11 tahun dan satu balita berusia dua bulan sedang tertidur lelap di dalam ayunan. Sementara sang suami pergi merantau ke luar kota untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Selain pengalaman secara langsung dialami Azizah, rasa trauma dan ketakutan diperparah dengan informasi yang beredar di media sosial. Azizah mengakui, sering menemukan postingan di Facebook maupun TikTok yang memperlihatkan efek samping bagi anak setelah diimunisasi, seperti bengkak, bisul, demam hingga amputasi. Saat ditanya kebenaran informasi itu, Azizah meyakini bahwa informasi itu valid terlebih ia juga sering melihat postingan siaran langsung dari orang tua yang memperlihatkan kondisi anaknya pasca diimunisasi. Tidak cukup di situ, Azizah juga berupaya menelusuri kebenaran informasi yang beredar bahkan juga ditanyakan langsung kepada tenaga kesehatan di posyandu maupun puskesmas. 

“Tapi jawaban bidannya sama, pasti efeknya demam. Yang takut itu efeknya demam. Apakah memang harus ada efeknya begitu dan kenapa harus ada efeknya, bahkan sampai kayak bisul dan rewel,” ungkap Azizah dengan nada kesal.

Azizah pun mempertanyakan perbedaan vaksin gratis dari pemerintah yang memiliki efek samping dan vaksin berbayar yang dilakukan oleh faskes swasta tanpa efek samping. Menurut Azizah, jika memang vaksin ini ada yang lebih bagus maka harus sama semua vaksin, demi masa depan dan hak anak. 

“Ini gara-gara gratis efeknya demam, kalau yang prabayar enggak demam. Itu yang menjadi perbandingan kami. Sehingga kami berpikir anak kami sehat enggak perlu diimunisasi. Kalimat itu yang seharusnya tidak ada, justru menjadi ada, karena ekonomi kami juga rendah,” timpal Azizah.

Dari perbandingan itu, Azizah sempat menginginkan membawa anaknya vaksin ke faskes swasta, namun mengingat biaya yang cukup tinggi hingga Rp1 jutaan, Azizah pun terpaksa harus mengurungkan niatnya itu, karena kondisi ekonominya yang belum mumpuni. “Syukur-syukur cukup untuk makan sehari-hari bagi kami warga menengah ke bawah,” katanya.

Azizah berharap agar pemangku kebijakan juga mencari alternatif agar imunisasi ini bisa diberikan kepada bayi atau anak tanpa harus ada efek samping. Bahkan ia berharap jika bisa vaksin dilakukan tanpa metode suntik. “Intinya jangan disuntik lah, karena kalimat suntik itu menakutkan bagi kami orang awam, ditambah lagi ada efek sampingnya,” kata Azizah.

Sementara itu, salah satu ayah dari anak di Kuala Mandor B, Tholip mengaku dari trauma itu, muncul rasa kekhawatiran dan ketakutan akan terjadi sesuatu yang tidak dinginkan. “Kalau sampai sakit, bahkan kematian, jadi siapa yang mau tanggung jawab kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang menjadi khawatiran orang tua. Takut tidak ada yang bertanggung jawab,” kata Tholip yang kesehariannya bekerja sebagai kuli bangunan.

Tholip berharap Pemerintah menyiapkan jenis vaksin yang lebih bagus tanpa efek samping. Sehingga ketika anak disuntik merasa aman. Jika tanpa efek samping, ayah dari tiga anak ini meyakini semua orang tua menginginkan anaknya untuk diimunisasi mengingat kesehatan anak menjadi hal utama. “Kalau enggak ada efek samping sakit, kami mau lah, karena mikir kesehatan anak juga,” kata Tholip.

Dampak dari trauma efek samping itu, Kader Posyandu di Desa Sungai Enau, Toyyibeh (28) mengungkapkan, untuk partisipasi masyarakat atau orang tua akan imunisasi memang terjadi penurunan signifikan. Trauma akan efek samping vaksin ini, juga mempengaruhi kunjungan orang tua atau anak ke posyandu. Dari total sekitar 50 anak yang ada di Parit Tenaga Baru, hanya 10 persen saja yang berkunjung ke posyandu.

“Dari sebanyaknya balita hanya satu, dua atau tiga saja yang mau diimunisasi. Balita di kampung ini ada 50 an lebih. Tapi yang mau diperiksa ke posyandu hanya 10 an saja,” ungkap Toyyibeh menceritakan pengalamannya bertugas sebagai kader posyandu.

Mengatasi persoalan ini, Toyyibeh bersama kader posyandu lainnya jemput bola rumah ke rumah melakukan edukasi tentang pentingnya imunisasi dan melakukan sweeping terhadap anak atau balita. Namun, upaya ini, dirasa belum optimal, karena warga ataupun orang tua sudah terdoktrin trauma efek samping vaksin. 

Kepala Puskesmas Kuala Mandor B, Mustain mengakui rendahnya capaian imunisasi di wilayah kerjanya itu. Hingga Juni 2025 capaian imunisasi di Kecamatan Kuala Mandor B baru 12,1 persen atau baru 69 bayi baru lahir.  Sementara target pada tahun 2025 ini seharusnya 95 persen atau sekitar 570 bayi yang harus diimunisasi

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, puskesmas dengan forkopimcam akan menggandeng dan menggencarkan pelibatan tokoh agama terkhusus para ulama untuk ikut serta menyampaikan kepada masyarakat melalui berbagai forum bahkan di setiap kegiatan keagamaan seperti pengajian umum. “Rencana tahun 2025 ini, kami mulai gerakannya, karena kami sudah kerja sama dengan MWCNU Kecamatan Kuala Mandor B,” kata Mustain.

Dalam konsep kerja sama ini, akan melibatkan para mubaligh terkhusus para ulama yang memiliki pengaruh besar untuk menyampaikan edukasi tentang pentingnya imunisasi. Namun sejauh ini, Mustain mengakui belum ada anggaran khusus untuk mendatangkan mubaligh atau tokoh ulama besar ke wilayahnya. Menurut Mustain, warga akan lebih mudah percaya jika edukasi tentang imunisasi disampaikan oleh ulama besar di Kalimantan Barat (Kalbar) maupun dari Pulau Jawa pada saat acara pengajian akbar. Oleh karenanya, upaya ini akan disinergikan dengan pelaksana kegiatan. “Bagaimanapun harus ada sumbangsih juga dari pemerintah, karena butuh modal untuk datangkan kiai besar, maka kami bisa urunan,” ujarnya.

Capaian Imunisasi Rendah

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kubu Raya (KKR), Yudi Paulian Heriwibowo mengakui, bahwa lima tahun terkahir capaian imunisasi tahun 2025 per Juni di KKR terbilang rendah masih 13 persen. Dibandingkan sebelumnya. Penurunan capaian imunisasi ini menurutnya, tidak hanya di KKR, tetapi juga terjadi di daerah lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinkes KKR untuk capaian imunisasi anak sejak lima tahun terakhir memang mengalami penurunan, untuk imunisasi UCI di tahun 2020 mencapai 46,2 persen, pada tahun 2021 naik menjadi 50 persen. Kemudian pada tahun 2022 turun menjadi 47,5 persen dan 36,4 persen pada tahun 2023 serta capaian yang sangat memprihatinkan di tahun 2024 hanya 14,29 persen. 

Begitu juga untuk IDL di tahun 2020 mencapai 61,8 persen, kemudian tahun 2021 naik menjadi 78,7 persen. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 68,3 persen dan 68,4 persen pada tahun 2023 serta capaian yang sangat memprihatinkan di tahun 2024 hanya 44,2 persen. 

Jika berdasarkan data yang dirilis terakhir diperbarui 27 Februari 2025 oleh Badan Pusat Statistik KKR jumlah anak usia 0-4 tahun sejak 2022 sampai 2024 rata-rata menempati angka di atas 50 ribu jiwa.

Rendahnya capaian imunisasi ini, hingga Kementerian Kesehatan RI menunjuk KKR sebagai tuan rumah pencanangan nasional perdana Program Penguatan Imunisasi Berdampak Strategis pada pertengahan Juni 2025 lalu. Penunjukan pencanangan ini, pada dasarnya bukanlah menjadi kebanggaan, melainkan ada tugas besar yang harus dituntaskan oleh Pemkab Kubu Raya maupun Pemprov Kalbar. Hal ini, karena Kubu Raya merupakan satu di antara Kabupaten di Kalbar yang cakupan imunisasi anak masih sangat rendah.

Kabid P3 Dinkes KKR, Yudi mengungkapkan faktor utama penyebab rendahnya capaian imunisasi di Kubu Raya ialah trauma masyarakat terhadap efek samping vaksin. “Tidak dipungkiri masih adanya efek samping dari vaksinasi bisa demam atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), mulai dari ringan hingga berat. Sehingga rata-rata orang tua takut membawa anaknya untuk diimunisasi,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Hal ini menurut Yudi, menjadi tantangan baru bagi Pemerintah KKR setelah melalui masa sulit pasca polemik keraguan masyarakat akan kehalalan vaksinasi beberapa tahun lalu. Selama ini kata Yudi, petugas kesehatan dan kader posyandu sudah melakukan upaya jemput bola rumah ke rumah melakukan sweeping dan memberikan edukasi pentingnya imunisasi, seperti melalui program Salju (Selasa-Jumat) layanan ibu hamil dan layanan penyakit kronis. Pihaknya juga akan menggencarkan upaya edukasi melalui media sosial dengan pelibatan semua tenaga kesehatan hingga kader posyandu.

Ke depan, upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya ialah menjadikan orang tua anak yang mau membawa anaknya imunisasi sebagai agen perubahan untuk membantu memberi pemahaman kepada warga lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain menjadikan orang tua sebagai agen perubahan, Pemerintah selama ini sudah melibatkan lintas sektoral. Kerja sama ini lanjut Yudi, akan dimaksimalkan kembali keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama dalam hal ini para ulama yang notabenenya warga Kubu Raya mayoritas muslim untuk memberikan pemahaman tentang imunisasi di setiap acara keagamaan maupun kemasyarakatan.

Pelibatan para ulama ini dipandang sangat penting dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, karena ulama memiliki pengaruh besar dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Hal itu kata Yudi, dapat dibuktikan keberhasilan dalam menyelesaikan polemik di kalangan masyarakat akan kehalalan vaksin yang terjadi beberapa tahun lalu. “Berkaca pada kejadian sebelumnya tentang imunisasi yang sempat diperdebatkan apakah halal atau haram hingga ke orang tua dan anak. Maka waktu itu, kami melibatkan dari MUI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengakui, perbedaan merk vaksin milik pemerintah dengan milik swasta juga mempengaruhi terhadap efek samping pada penerima vaksin. Namun, memang biayanya juga cukup mahal. “Misalnya untuk vaksin hepatitis untuk usia 0-1-6 untuk yang swasta. Satu kali suntik itu Rp175 ribu, kalau tiga kali suntik sudah Rp500 an, belum lagi biaya jasa nakes atau dokternya. Itu untuk di faskes swasta,” katanya.

“Seperti misalnya kemaren sempat ada vaksinasi pencegahan kanker serviks sasaran anak sekolah SD dosisnya sama begitu juga untuk jumlah pemberian yang diberi. Kalau di swasta untuk Rp1,2 juta,” katanya.

Oleh karenanya, rencana kerja sama ini juga sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat tentang perbedaan vaksin pemerintah yang memiliki efek dengan vaksin yang diberikan oleh faskes swasta tanpa ada efek. Meskipun banyak menerima keluhan dari masyarakat, namun sejauh ini Dinkes Kubu Raya belum menerima laporan dari faskes swasta yang memberikan imunisasi anak. “Maka dengan kerja sama nantinya diharapkan, kami bisa mengetahui data imunisasi yang ada dilakukan pemerintah maupun faskes swasta,” ujarnya.

Tidak kalah penting menurut Yudi, adalah keterlibatan para tenaga kesehatan, dokter dan klinik maupun faskes swasta. Ke depan Dinkes akan melibatkan faskes swasta untuk bersama-sama memberikan edukasi dan imunisasi anak. “Semua faskes akan kami rangkul, dokter praktik, klinik mandiri atau klinik kimia Farma untuk bisa memberikan imunisasi kepada masyarakat. Nanti dengan perjanjian ada hak dan kewajiban masing-masing,” katanya.

Dalam rencana kerja sama dengan klinik swasta ini, pemerintah akan mendroping vaksin ke fasilitas kesehatan (faskes) swasta. Namun saat ini, Pemkab Kubu Raya sedang mengkaji terkait dengan apakah harus menarik biaya atau tidak mengingat faskes swasta atau praktik mandiri sejauh ini tidak menerima pendanaan dari negara.

Yudi menerangkan, kajian ini dilakukan juga sekaligus untuk mencari solusi sumber dana yang akan digunakan jika memang membutuhkan anggaran untuk faskes swasta. Dalam penyediaan anggaran tentu perlu pemangku kebijakan, baik Kepala Daerah maupun Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dan termasuk Legislatif. “Dan kami terus lakukan evaluasi secara berkala terhadap progres pada program dan inovasi yang kami lakukan,” ujarnya.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalbar, Drs. KH Basri Har, menilai program imunisasi merupakan bagian dari ikhtiar untuk anak agar terhindar dari penyakit. Ia menegaskan, dari sisi agama, hukum program imunisasi diperbolehkan, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib jika sudah dalam kondisi darurat.

Dalam Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 yang telah menegaskan hukum memerbolehkan anak diimunisasi. Fatwa menjawab polemik pro dan kontra hukum imunisasi waktu itu yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat yang menyebutkan, terkait vaksin MR (Measles Rubella) karena adanya kandungan enzim babi, yang menyebabkan penundaan vaksinasi di beberapa daerah. Fatwa MUI memperbolehkan penggunaan vaksin MR dari Serum Institute India untuk program imunisasi karena kondisi keterpaksaan (darurat syar'i), dengan mempertimbangkan risiko tanpa vaksin dan ketiadaan alternatif lain yang halal. 

Misalnya seseorang atau anak dalam kondisi darurat, jika tidak diselamatkan nyawanya bisa terancam, sementara obat yang tersedia hanya ada dari bahan yang haram. Maka hal itu diperbolehkan untuk digunakan sebagai obat, sesuai arahan dari para ahli atau dokter yang berkompeten. “Ketika tidak ada imunisasi yang lain sementara nyawa ini harus diselamatkan dan berdasarkan ahli kesehatan orang atau anak ini harus diimunisasi. Maka dari itu diperbolehkan dalam kategori darurat, karena kalau darurat itu yang haram bisa jadi halal,” ujarnya.

Dalam menyadarkan masyarakat akan hal itu, MUI Kalbar juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan sejak beberapa tahun lalu. Dalam hal ini, MUI berperan menyampaikan edukasi dari sisi agama tentang imunisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum diperbolehkan vaksin hingga terkait efek samping dari vaksin. “Khawatirnya ada penolakan dari masyarakat, kami diminta untuk memberikan edukasi pemahaman tentang imunisasi,” kata KH Basri.

Selain itu, MUI Kalbar dengan MUI Kabupaten/Kota di Kalbar juga terlibat aktif memberikan edukasi terkait efek samping dari imunisasi anak. KH Basri, Fatwa MUI juga telah menegaskan, bahwa pemberian vaksin harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang berkompeten yang mengetahui tata cara dan SOPnya agar tidak terjadi kesalahan bagi penerima vaksin.

Menurut KH Basri, sebelum dilakukan imunisasi harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan anak yang akan divaksin dalam kondisi sehat. Pentingnya dilakukan oleh yang berkompeten ini, karena selain adanya penyakit bawaan dari anak dan reaksi obat dalam membentuk imunitas tubuh, faktor munculnya efek samping dari vaksin juga dapat disebabkan kesalahan dalam pemberian vaksin tanpa mengikuti SOP yang benar.

“Maka MUI sudah menetapkan dalam fatwa itu harus ditangani oleh ahlinya, karena kalau diberikan secara sembarangan, itu bisa melanggar hukum, tapi sepanjang ini kami percaya kepada petugas kesehatan,” ungkapnya. 

Selain menjadi mitra Pemerintah dalam berbagai program, MUI juga memiliki kewajiban untuk melindungi jiwa umat. Maka dari itu, KH Basri menyampaikan, bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Selama ini, ia mengakui masih adanya masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya kesehatan, bahkan tidak sedikit baru mengetahui nilai kesehatan ketika sudah terbaring sakit. Ia mencontohkan, dalam kehidupan sehari-hari jika bertemu dengan kerabat sesama pasti yang ditanyakan pertama adalah kondisi kesehatan bukan yang lainnya

“Kesehatan itu ibarat mahkota di kepalanya orang sehat. Maka yang melihat mahkota itu adalah orang sakit. Makanya kami ingin masyarakat itu benar-benar sadar bahwa menjaga kesehatan itu penting,” ucap KH Basri. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan, mulai dari perilaku hidup, makanan hingga dalam upaya pencegahan seperti obat dan termasuk imunisasi untuk membentuk kekebalan tubuh agar terhindar dari serangan penyakit.

Dari hal inilah, Ketua MUI Kalbar KH Basri juga memberikan pemahaman agar para orang tua atau masyarakat untuk menyikapi program imunisasi sebagai ikhtiar bersama menjaga kesehatan anak demi masa depan anak. KH Basri menegaskan, bahwa sang anak tidak tau-menau tentang imunisasi, karena tumpuan tanggung jawab sepenuhnya pada orang tua. Oleh karena itu, sang orang tua harus menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan dan pertumbuhan sang anak. “Itu yang harus bertanggungjawab adalah orang tuanya, makanya masyarakat dan orang tua yang punya anak atau cucuk untuk dijaga kesehatannya,” tegasnya.

Edukasi dalam Dakwah

Pengasuh Pondok Pesantren Modern Nurul Amin sekaligus Pengurus PWNU Kalbar Kiai Nasiruddin menyampaikan, imunisasi/vaksinasi akan berjalan dengan baik bila selaras dengan kondisi yang sebenarnya tidak dibuat-buat melalui standar kedokteran dan kesehatan karena dalam agama dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Namun, masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang imunisasi/vaksinasi oleh dokter yang sesuai kompetensi bukan perawat yang turun ke lapangan. “Hari ini terjadi pro dan kontra di masyarakat karena masih tabu sehingga timbul prasangka negatif terhadap imunisasi/vaksinasi,” ujarnya.

Kiai Nasirudin menegaskan, bahwa imunisasi sangat penting, tetapi tidak setiap anak harus menerima imunisasi, melainkan harus melihat kondisi anaknya terlebih dahulu sama halnya vaksinasi. “Saya sendiri telah melakukan suntik vaksinasi 1 dan 2. Bersama santri dan untuk  imunisasi anak, masyarakat di sekitar pondok pesantren dan di rumah RT,” katanya. 

Ia mengakui, ikut menyampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan dakwahnya atau pengajian. “Pernah tapi dalam pelaksanaan dan keputusannya dipasrahkan ke masyarakat masing-masing,” kata Nasiruddin.

Dosen Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Pontianak sekaligus Pakar Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Kalbar, Prof. Dr. Malik Saepudin, mengungkapkan, berdasarkan Studi Nielsen–UNICEF Q3 2023, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian imunisasi di antaranya ialah karena ada penolakan dari orang tua terkait suntikan ganda mencapai 38 persen, jadwal yang tidak sesuai 18 persen, dan kekhawatiran terhadap efek samping 12 persen. Sedangkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan 47 persen anak tidak diimunisasi karena tidak diizinkan keluarga, 45 persen karena takut efek samping, 23 persen tidak mengetahui jadwal imunisasi, dan 22 persen menganggap imunisasi tidak penting. “Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi, penyebaran hoaks dan informasi yang keliru tentang imunisasi menjadi penyebabnya,” ungkapnya.

Bahaya Tidak Diimunisasi

Dampak jika bayi tidak diimunisasi secara lengkap yaitu yang ke-1, rentan dan akan mengalami komplikasi berat, karena sistem imun bayi belum sekuat orang dewasa. Ketika ada infeksi yang tidak dikenali tubuh, sistem kekebalan bayi tidak bisa melawannya. Akibatnya, gejala penyakit yang muncul juga lebih berat daripada anak yang sudah imunisasi dasar lengkap. Penyakit infeksi berat juga cenderung lebih sulit untuk diobati. 

Yang ke-2 menyebarkan penyakit ke orang lain, pada anak-anak yang telah diimunisasi masih mungkin terpapar virus atau bakteri. Kalaupun sakit karena tertular, biasanya kondisinya tidak terlalu parah. Namun, dikarenakan tidak diimunisasi, bayi sangat berisiko menyebarkan virus atau bakteri ke bayi lain yang belum vaksinasi. Dan yang mengerikan adalah risiko kembalinya wabah, semakin banyak anak tidak vaksinasi, angka kasus penyakit akan terus bertambah, bahkan ketika penyakit tersebut sudah dinyatakan musnah. Sebagai contoh, Indonesia dinyatakan Bebas Polio oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2014. Namun, karena cakupan imunisasi polio sempat turun, penyakit ini ditemukan lagi pada tahun 2018 di Papua dan tahun 2022 di Aceh.

Efek Samping Imunisasi

Menurut Ahli Epidemiologi Prof. Dr. Malik Saepudin, imunisasi tetap memiliki risiko efek samping, Hal ini dikarenakan sistem kerja dari imunisasi inilah memperkenalkan antigen (bagian dari kuman penyebab penyakit) ke dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh kemudian mengenali antigen ini dan mulai membuat antibodi untuk melawannya. Proses ini, yang disebut respons imun, terkadang bisa menimbulkan gejala ringan seperti demam, nyeri, atau kemerahan di tempat suntikan. Namun demikian aman, karena sebagian besar efek samping imunisasi tidak berbahaya dan akan hilang dalam beberapa hari.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi efek samping imunisasi, yakni: Berikan minum yang lebih banyak, Berikan ASI lebih banyak, Pastikan asupan hariannya bergizi dan seimbang,  Gunakan kompres dingin atau handuk yang dibasahi air dingin, lalu tempatkan pada area kulit bayi yang disuntik untuk mengurangi nyeri dan bengkak dan dianjurkan memberikan obat penurun demam yang diresepkan dokter. Dibandingkan efek samping yang minim, manfaat imunisasi dasar lengkap akan jauh lebih besar dan penting. Jadi, jangan takut mengimunisasi si Kecil (sumber: ttps://www.generasimaju.co.id/artikel, diakses 21/07/25).

Manfaat Imunisasi Dasar Lengkap Untuk Bayi

Imunisasi pada bayi dan anak dinilai sangat penting serta memiliki manfaat yang sangat besar. Imunisasi merupakan suatu upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk mencegah meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tertentu yang berisiko pada bayi. Program imunisasi merupakan langkah untuk mencegah penyakit menular dengan cara memberikan vaksin pada seseorang sehingga tubuhnya resisten terhadap penyakit tertentu. Tujuan pemberian imunisasi adalah membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit.

Selain itu, manfaat imunisasi bisa menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan, hilangnya nyawa seseorang yang disebabkan oleh penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi, sehingga anak dapat tumbuh sehat dan cerdas. Untuk mencegah kemungkinan si bayi terserang berbagai penyakit, maka orang tua wajib memberikan imunisasi kepada buah hatinya itu.

Prof. Dr. Malik Saepudin juga menjelaskan manfaat imunisasi dasar lengkap untuk bayi yang utama adalah untuk mencegah penularan penyakit infeksi menular berbahaya. Secara lengkap manfaat imunisasi dasar lengkap untuk Bayi adalah 1) Melindungi dan Mencegah Penularan Penyakit yang mematikan, jika setelah vaksin bayi terpapar virus atau bakteri yang sama, sistem imunnya dapat langsung mengenal dan melawannya. Jadi, bayi tidak akan sakit atau hanya merasakan gejala ringan. 2) Meningkatkan Sistem Imun Sejak Dini, semakin sesuai jadwal, semakin cepat sistem imun terbentuk, maka akan optimal bila diberikan sejak 24 jam bayi baru lahir. 3) Menurunkan Risiko Wabah dan Penularan Penyakit, bila banyak bayi sudah diimunisasi dan memiliki kekebalan, penyakit akan sulit menyebar. 

“Efek ini disebut dengan kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok bisa tercapai ketika semakin banyak orang di dalam masyarakat sudah divaksinasi. Jadi, manfaat imunisasi untuk bayi tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga keselamatan dan kesehatan anak-anak lain di sekitarnya, terutama bila tidak mampu mendapatkan vaksin,” katanya. 

Adapun manfaat yang ke-4 adalah menekan angka kematian bayi, karena imunisasi juga efektif dan penting untuk melindung anak-anak dari komplikasi penyakit infeksi berupa gejala berat, kecacatan, atau bahkan kematian. Sebagai contoh, virus polio dapat menyebabkan anak mengalami lumpuh layu pada tungkai dan lengan. Kelumpuhan bahkan menyerang otot pernapasan hingga menyebabkan kematian. Ingat, saat ini belum ada obat polio. Hanya pemberian vaksin polio lah yang dapat mencegah penularan virus ini. Tak hanya itu, bakteri penyebab TBC dan virus penyebab campak pada bayi dapat menyebabkan radang otak yang berujung pada kematian.

Sebelum melakukan imunisasi kejar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Orang tua sebaiknya membawa buku catatan imunisasi sebelumnya untuk melihat riwayat imunisasi anak. 2) Untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa kondisi anak sehat, tidak sedang dalam kondisi sakit berat dan tidak memiliki riwayat alergi berat. 3) Apabila didapatkan pasien dengan kondisi sakit sedang hingga berat, memiliki riwayat alergi, menderita gangguan pembekuan darah atau dalam kondisi imunokompromais, sebaiknya pasien berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak. 4) Sakit ringan dan demam bukan alasan untuk menunda imunisasi.

Jenis Vaksin dan Jadwal Imunisasi

Prof. Dr. Malik Saepudin  menjelaskan jenis-jenis imunisasi yang Termasuk Imunisasi Dasar. Berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan RI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) meliputi: Hepatitis B: Berikan saat bayi baru lahir sebelum berusia 24 jam–7 hari, fungsinya untuk mencegah infeksi liver akibat virus hepatitis B, Vaksin BCG: Jadwalnya sebelum bayi berusia 1 bulan, tujuannya untuk cegah infeksi bakteri tuberculosis (TBC). Vaksin polio: Vaksin tetes diberikan saat lahir, pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin suntik diberikan pada usia 4 dan 9 bulan. Fungsinya untuk mencegah infeksi virus poliomielitis atau virus lumpuh layu. Vaksin DPT atau DTP: Vaksin pertama diberikan pada usia 6 minggu. Sebaiknya diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu di bulan ke 2, 3, dan 4 atau 2, 4, dan 6 bulan. Tujuannya, untuk mencegah penularan virus penyebab difteri, pertusis (batuk rejan), dan tetanus. Vaksin Hib: Imunisasi dilakukan pada anak usia ke 2, 4, dan 6 bulan atau 2, 3, dan 4 bulan. Gunanya untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus influenzae tipe B penyebab meningitis, pneumonia, dan infeksi penutup saluran napas saat makan (epiglotitis). Vaksin MR: Dosis pertama pada usia 9 bulan, dosis kedua pada usia 15–18 bulan, dosis ketiga usia 5–7 tahun. Gunanya untuk mencegah infeksi virus campak dan rubella. Program imunisasi wajib di Indonesia tidak dipungut biaya apa pun alias gratis. Jadi, pastikan imunisasi anak lengkap agar kekebalan tubuhnya terbentuk optimal.

Dampak jika bayi tidak diimunisasi secara lengkap yaitu yang ke-1, rentan dan akan mengalami komplikasi berat, karena sistem imun bayi belum sekuat orang dewasa. Ketika ada infeksi yang tidak dikenali tubuh, sistem kekebalan bayi tidak bisa melawannya. Akibatnya, gejala penyakit yang muncul juga lebih berat daripada anak yang sudah imunisasi dasar lengkap. Penyakit infeksi berat juga cenderung lebih sulit untuk diobati. Yang ke-2 menyebarkan penyakit ke orang lain, pada anak-anak yang telah diimunisasi masih mungkin terpapar virus atau bakteri. Kalaupun sakit karena tertular, biasanya kondisinya tidak terlalu parah. Namun, dikarenakan tidak diimunisasi, bayi sangat berisiko menyebarkan virus atau bakteri ke bayi lain yang belum vaksinasi. Dan yang mengerikan adalah risiko kembalinya wabah, semakin banyak anak tidak vaksinasi, angka kasus penyakit akan terus bertambah, bahkan ketika penyakit tersebut sudah dinyatakan musnah. Sebagai contoh, Indonesia dinyatakan Bebas Polio oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2014. Namun, karena cakupan imunisasi polio sempat turun, penyakit ini ditemukan lagi pada tahun 2018 di Papua dan tahun 2022 di Aceh.

Peran Orang Tua dalam Imunisasi

Menurut Prof. Dr. Malik Saepudin, sikap orangtua yang tepat terhadap imunisasi adalah dengan memahami pentingnya imunisasi sebagai upaya perlindungan anak dari penyakit berbahaya, serta memberikan dukungan dan informasi yang akurat kepada anak saat proses imunisasi berlangsung. Malik Saepudin  menyebut beberapa hal yang bisa dilakukan orangtua: yang pertama memberikan pemahaman yang benar tentang imunisasi dengan menjelaskan bahwa imunisasi membantu tubuh anak membangun kekebalan terhadap penyakit berbahaya tanpa membuat anak sakit parah, sampaikan informasi yang akurat dari sumber terpercaya seperti dokter, petugas kesehatan, atau lembaga kesehatan yang kredibel dan menghindari informasi yang salah, sehingga berhati-hati terhadap informasi yang tidak benar atau mitos yang beredar mengenai imunisasi. 

Yang kedua selalu mendampingi anak saat imunisasi, khususnya dalam dukungan emosional, seperti memberikan pelukan, kata-kata menenangkan, dan perhatian agar anak merasa lebih tenang dan aman, menjelaskan secara sederhana dan mudah dipahami oleh anak, serta berikan pujian: dan apresiasi setelah anak selesai imunisasi. Yang ketiga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman yakni mengajak anak bermain sebelum atau setelah imunisasi bertujuan untuk mengalihkan perhatian dan mengurangi kecemasan, serta jangan lupa menyiapkan cemilan atau minuman favorit anak diberikan setelah imunisasi. Keempat lakukan perawatan setelah imunisasi, terkadang ada efek samping ringan seperti demam atau nyeri di area suntikan, dan memberikan penanganan yang tepat, Cari pertolongan medis jika diperlukan: Orangtua perlu segera mencari pertolongan medis jika terjadi efek samping yang serius. 

“Dengan sikap yang tepat, orangtua dapat membantu anak merasa nyaman, aman, dan termotivasi untuk menjalani imunisasi demi kesehatan dan masa depannya,” kata Prof Malik.

Peran Pemerintah dan Para Tokoh

Dalam pemerataan semua anak diimunisasi, Prof. Dr. Malik Saepudin memandang penting, Pemerintah untuk meyakinkan masyarakat tentang keamanan dan pentingnya imunisasi anak melalui edukasi yang komprehensif, kampanye yang efektif, dan melibatkan tokoh masyarakat serta tenaga kesehatan. Upaya ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

Pertama, selain menyiapkan saran prasarana yang cukup dan dapat diakses masyarakat, bahkan jemput bole di tingkat pelayanan dasar di puskesmas dan posyandu, juga diberikan edukasi yang komprehensif dan akurat yaitu informasi jelas dan mudah dipahami tentang manfaat imunisasi, jenis-jenis vaksin, jadwal imunisasi, serta potensi risiko dan cara penanganannya baik secara personal, maupun melalui berbagai media, seperti media sosial, televisi, radio, website, serta leaflet dan brosur yang dibagikan di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. 

Kedua, secara terus menerus melakukan kampanye yang efektif yang disesuaikan dengan target dan sasaran, baik dari segi usia, lokasi, maupun latar belakang sosial budaya, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan pesan pentingnya imunisasi dan melakukan inovasi  pelayanan imunisasi misalnya memberikan apresiasi kepada orang tua yang telah mengimunisasi anaknya, misalnya dengan sertifikat atau penghargaan kecil dan lainnya. 

Yang ketiga, penanganan hoax dan kekhawatiran masyarakat terhadap  mitos, dengan cara menyediakan data dan bukti ilmiah yang valid untuk menepis mitos dan kekhawatiran tentang keamanan vaksin, dengan cara mengupayakan keterlibatan langsung masyarakat bukan sebagai obyek saja tetapi juga subyek yang secara emosional menginginkan keamanan dan kesehatan bagi anak-anaknya, sehingga diperlukan pendekatan yang personal yaitu memberikan kesempatan kepada orang tua untuk berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan untuk mengatasi kekhawatiran mereka. 

Selain pendekatan personal juga penting harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama memberikan penjelasan yang menenangkan terkait informasi yang beredar dan sesuai dengan keyakinan masyarakat dan kearifan lokal. 

Menurut Prof. Dr. Malik Saepudin, akibat hoax tentang vaksin, maka hanya para tokoh ini yang bisa meredam dan sebagai benteng terakhir sehingga perlu upaya pemerintah dari seluruh level dari pusat sampai ke daerah. Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah terkait dalam pengelolaan/pengadaan vaksin dan termasuk tentang kehalalan dalam pengadaan vaksin. 

“Katakan sejujurnya kepada para tokoh, sebagai representasi wakil masyarakat. Sehingga dengan mudah meredam dan mensosialisasikan kepada masyarkat, jika perlu dipersiapkan dan rencanakan termasuk pembiayaan sebagai imbalan resmi dari pemerintah kepada para tokoh masyarakat,” tegasnya.

Liputan ini bagian dari program pelatihan dan beasiswa “Menguatkan Kesadaran Publik tentang Imunisasi” yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Global Health Strategies (GHS).