KBRN, Bengkayang: Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dalam rangka pengambilalihan aset PT Duta Palma Group oleh PT Agrinas Palma Nusantara.
Kedatangannya disambut oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap bersama Forkopimda, dan pejabat instansi vertikal lainnya di Bandara Supadio, Kubu Raya.
Kunjungan kerja dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Kepala Staf Umum TNI, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
Dari Lanud Supadio, rombongan bertolak menuju Kabupaten Bengkayang menggunakan helikopter dan landing di Helipad Komplek PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.
Rombongan disambut oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Dadi Trimunardi dan tim. Selanjutnya mengadakan rapat di Wisma Nusantara PLBN Jagoi Babang.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Satgas Garuda PKH Brigjen TNI Putut Wijaksono Hadi menyatakan bahwa dalam kegiatan Satgas Garuda PKH memasang tanda penyitaan atas semua aset PT Duta Palma yang berada di Kabupaten Bengkayang. “Pemasangan plang penyitaan telah dilakukan dan tidak ada terjadi hambatan, semuanya berjalan lancar. Kami juga saling berkoordinasi dengan Polres, Kodim, serta Polda Kalbar,” jelasnya, Sabtu (22/3/2025).
Putut juga menyampaikan terdapat beberapa permasalahan terkait perkebunan sawit seperti adanya pencurian buah sawit yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi dapat ditangani dengan cara persuasif.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyampaikan terima kasih kepada tim dan menjelaskan bahwa Surya Darmadi selaku pemilik aset PT Duta Palma terlibat dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sehingga Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset milik Surya Darmadi.
"Kami berharap dengan adanya PT Agrinas Palma Nusantara, Satgas Garuda PKH dapat berkoordinasi dengan Forkopimda setempat untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang berada di perusahaan,” tegas Kartika.