Kisah Oktariani: Kala Kartu JKN Menjadi Sandaran di tengah Badai Penyakit

RRI.CO.ID, Pontianak — Kota Pontianak siang itu seolah sedang berpacu dengan waktu. Di bawah teriknya matahari yang membakar aspal, denyut kehidupan kota berdetak begitu kencang, warga sibuk mengejar target pekerjaan. Namun, dibalik padatnya aktivitas masyarakat diluar sana, seketika waktu seolah berhenti di sudut ruang tunggu rawat jalan RSUD dr. Soedarso, Pontianak, Rabu 3 Juni 2026.

Dengah hiruk-pikuk poliklinik rawat jalan, seorang perempuan berusia 40 tahun terduduk lemas di atas kursi roda, tubuhnya lemas, dan tatapannya kosong menjadi titik hening di tengah riuh kehidupan yang terus melaju di luar sana.

Ini merupakan potret kontras yang menyayat hati di tengah sibuknya aktivitas rumah sakit. Pasien silih berganti, sementara para petugas kesehatan yang sudah stanbay di loket layanan tak henti menyusun berkas hingga memanggil satu persatu pasien yang telah mendaftar.

Di tengah kesibukan ini, perempuan berjilbab itu hanya bisa terkulai lemas, menanti giliran medis yang mungkin menjadi satu-satunya tumpuan harapan di tengah kelelahan fisik yang mendera. Ini merupakan potret nyata betapa rumah sakit menjadi tempat di mana tawa dan duka beradu, tak peduli seberapa terik cuaca di luar sana.

Perempuan itu adalah Sti Oktariani warga asal Banten yang telah menetap sejak 13 tahun lalu di Dusun Jelemuk Hilir, Desa Mekar Harapan, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang demi mengikuti sang suami di tanah perantauan. Tatapan matanya menyiratkan kelelahan fisik, namun ada secercah harapan yang belum padam.

Bagi ibu dari dua anak ini, berada di rumah sakit bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keterpaksaan dan keharusan l. Oktariani bersama sang suami terpaksa harus terbang menggunakan pesawat dari Ketapang menuju Pontianak dengan merogoh kocek sekitar Rp 1,2 juta perorang sekali terbang. Jalur udara ini ditempuh, menjadi satu-satunya pilihan demi menjemput kesembuhan, karena melalui jalur darat kondisi fisik yang lemah sudah tak memungkinkan bagi Oktariani untuk menempuh perjalanan panjang sekitar 11 jam.

Delapan bulan terakhir menjadi waktu yang penuh ujian bagi Oktariani, karena harus berhadapan dengan rasa sakit yang tidak kunjung reda di punggungnya sejak Oktober 2025 lalu.

Didampingi sepupunya, Oktariani terduduk lemas di atas kursi roda sembari menanti antrean untuk periksa di RSUD Soedarso sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Barat. Pandangan Oktariani terlihat menerawang, mengingat kembali perjalanan panjang medis yang sudah dilaluinya.

Perjalanan kesembuhan Oktariani tidaklah mudah. Berawal dari pemeriksaan di RS Fatima Ketapang, ia harus menjalani berkali-kali pemeriksaan rontgen dan CT Scan. Hingga akhirnya Oktariani terbang dari Ketapang ke Pontianak untuk

"Ada dua kemungkinan kata dokternya, antara pengeroposan atau tumor tulang belakang. Makanya saya dilempar (dirujuk) ke sini (RSUD dr Soedarso), karena di sini ada dokter spesialis ortopedi dan bedah tulang langsung," ujar Oktariani dengan nada suara yang bergetar.

Sebelum akhirnya bersandar penuh pada fasilitas BPJS Kesehatan yang merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Oktariani mengaku sempat mencoba jalur pasien umum ke klinik pribadi, dokter ahli bedah hingga dokter ahli dalam di Kabupaten Ketapang. Namun, realita biaya langsung menamparnya. Oktariani menyebut, saat berobat melalui jalur umum pada kunjungan pertama harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp2.050.000. Kemudian pada kunjungan kedua menghabiskan biaya sekitar Rp1.300.000.

"Obatnya memang bagus, tapi cuma meredakan sakit, bukan menyembuhkan total. Kalau terus-terusan jalur pribadi, uang dari mana?" keluhnya.

Penyelamat Finansial: Dari Operasi Payudara hingga Katarak Mertua

Bagi Oktariani, BPJS Kesehatan bukanlah hal yang baru. Ia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan selama delapan tahun, sejak masih bekerja di PT SMP. Meski kini status kepesertaannya beralih menjadi mandiri atau membayar pribadi setelah resign, namun ia tidak pernah menyesal membayar iuran setiap bulannya.

Melalui kartu kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas 3 yang dimiliki saat ini, Oktariani mengisahkan bagaimana program ini telah menyelamatkan hidup dan dapurnya berkali-kali. Dimana pada tahun 2019, Oktariani sudah menjalani operasi pembuluh darah di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang secara gratis.

Kemudian pada tahun 2023, Oktariani menjalani operasi tumor payudara di RS Fatima Ketapang. "Waktu itu cairannya keluar terus, kata dokter harus langsung dikorek (operasi) besoknya. Alhamdulillah, semua ditangani cepat dan gratis," kenangnya.

Dengan harapan sembuh dan terhindar dari semua penyakit, namun kondisi berkata lain, Oktariani harus menjalani rawat inap dan fisioterapi secara rutin selama delapan bulan terakhir tanpa dipungut biaya sepeser pun melalui BPJS Kesehatan.

"Sangat meringankan. Bayangkan kalau bayar sendiri, rawat inap saja satu hari bisa Rp500 ribu lebih, belum operasinya. Kalau BPJS kan, itu gunanya BPJS. Kalau enggak ada BPJS, aduh, ngeluarin duit banyak," kata Oktariani jujur.

Manfaat ini nyatanya tidak hanya dirasakan oleh Oktariani. Sang mertua yang sempat hampir buta akibat katarak, berhasil dioperasi di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang hingga bisa melihat terang benderang kembali tanpa biaya Rp13 juta yang sempat membayangi mereka.

"Katanya mau kena 13 jutaan kalau pakai umum, itu operasinya belum perawatannya. Sekali pake BPJS gratis, sembuh mertua saya, bisa melihat jelas. Yang awalnya saya aja ditabraknya enggak bisa melihat pas awalnya saya bawa ke rumah sakit Agoesdjam, begitu dioperasi terang benderang mata dia," ungkap Oktariani menceritakan kondisi ibu mertuanya.

Tepis Stigma "Anak Tiri" Pasien BPJS

Selama ini, beredar rumor di masyarakat bahwa pasien BPJS Kesehatan sering kali dinomorduakan dibandingkan dengan pasien umum. Namun, pengalaman langsung Oktariani justru mematahkan stigma itu. Baik di rumah sakit umum daerah maupun swasta, ia mengaku dilayani dengan setara.

"Mereka tidak membedakan umum dengan BPJS. Tidak ada yang didahulukan. Kami pun bayar tiap bulan, jadi haknya sama. Bahkan di rumah sakit rujukan yang sekarang (RSUD Soedarso), hari pertama datang langsung rontgen, hari kedua langsung emerald. Penanganannya cepat, tidak didiamkan," tegasnya.

Setelah melalui perjalanan panjang ini, Oktariani menyelipkan sebuah harapan sederhana yang menjadi representasi dari jutaan pasien di Indonesia.

"Enggak ada orang yang mau sakit, semua mau sehat. Kita tidak tahu kapan penyakit seperti ini datang," tuturnya lirih.

Bagi Oktariani, kartu BPJS Kesehatan bukan sekadar pelengkap administratif saja, melainkan jembatan dan penyambung napas bagi dirinya dan keluarga untuk terus merajut asa menjemput kesembuhan.

Lebih 90 Persen Pasien Pakai BPJS Kesehatan

Direktur Utama RSUD dr. Soedarso, Hary Agung Tjahyadi menyebut, kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Soedarso bisa mencapai 800 hingga 1.000 pasien dalam sehari. Sedangkan untuk di pintu masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) rata-rata RSUD Soedarso menerima layanan 80 hingga 120 pasien setiap harinya. Dari sekian banyaknya pasien itu, Hary Agung menerangkan, lebih dari 90 persen merupakan peserta BPJS Kesehatan.

"Hampir 90 persen di atas rata-rata itu adalah pasien-pasien BPJS. Yang jumlahnya ternyata kalau ke rumah sakit luar biasa banyaknya, dari segi kuantitas dari pasien juga sangat banyak," kata Hary Agung Tjahyadi saat diwawancara usai pembukaan Rakernas XVI Arsada di Pontianak, Kamis, 11 Juni 2026.

Ditengah meningkatnya jumlah kunjungan pasien ini, menurut Hary Agung Tjahyadi rumah sakit daerah memikul beban yang tinggi, karena menjadi tumpuan utama bagi pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlebih RSUD dr Soedarso merupakan rumah sakit rujukan utama dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Namun ditengah tantangan ini justru tak menyurutkan semangat manajemen hingga tenaga kesehatan, pihak RSUD Soedarso terus berinovasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah bagi seluruh masyarakat. Salah satunya ialah melakukan peningkatan layanan maupun sarana prasarana, serta pemerataan tenaga dokter spesialis yang hingga saat ini distribusinya masih belum ideal di berbagai wilayah.

Menurut Hary Agung Tjahyadi, salah satu fokus utama RSUD Soedarso saat ini, ialah penguatan layanan onkologi (kanker). Ia menegaskan, bahwa RSUD Soedarso sudah memiliki ekosistem layanan kanker yang cukup lengkap dan sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Kami memiliki dokter bedah sub untuk onkologi khusus kanker dan ginekologi onkologi. Selain itu, layanan kemoterapi, baik untuk dewasa maupun anak-anak, termasuk kanker darah sudah tersedia. Bahkan saat ini, kami juga sudah melayani radioterapi untuk kanker. Itu juga tetap ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional," ungkap Hary Agung Tjahyadi.

Bahkan, lompatan besar juga disiapkan oleh RSUD Soedarso tahun 2026 ini. Hary mengungkapkan, pihaknya sedang mendatangkan alat kedokteran nuklir, yakni SPECT-CT dan PET-CT. Alat tersebut dijadwalkan tiba pada Juli atau Agustus 2026, dan diharapkan sudah bisa beroperasi sebelum akhir tahun 2026. Keberadaan teknologi ini akan menjadi tonggak penting dalam penanganan kasus kanker tertentu di Kalimantan Barat.

"Gedung kami sudah punya, peralatan punya, SDM sudah lengkap. Mudah-mudahan akhir tahun ini kedokteran nuklir juga bisa beroperasi dan membantu kasus-kasus kanker tertentu. Dan itu semua ditanggung BPJS," kata Hary Agung Tjahyadi.

Menepis Stigma Perbedaan Layanan

Hary Agung Tjahyadi juga meluruskan persepsi di kalangan masyarakat mengenai adanya perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS. Ia menegaskan, bahwa dalam sistem manajemen rumah sakit, tidak ada pengistimewaan berdasarkan jenis layanan.

"Obat yang kami gunakan sama mengacu pada Formularium Nasional. Tenaga medis yang menangani juga sama, termasuk antrean pelayanan, semuanya diberlakukan setara. Tidak mungkin yang umum didahulukan, semua pasien mendapatkan porsi pelayanan yang sama," tegasnya.

Batas Jaminan BPJS Kesehatan

Terkait layanan apa saja yang ditanggung, Hary menjelaskan hampir seluruh prosedur medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan, kecuali tindakan yang bersifat estetik atau estetika murni, seperti bedah plastik untuk kecantikan atau ortodonsi gigi untuk tujuan estetik.

"Namun, jika bedah plastik dilakukan untuk fungsi tubuh, seperti kasus bibir sumbing, maka itu ditanggung oleh jaminan kesehatan. Untuk kasus lain seperti kecelakaan lalu lintas, ada skema penjaminan dari Jasa Raharja hingga batas Rp20 juta, yang kemudian baru dialihkan ke BPJS Kesehatan," ungkapHary Agung Tjahyadi.

Dengan terus berbenah dari sisi keramahan layanan, kecepatan akses, hingga kelengkapan teknologi medis, RSUD Soedarso optimis dapat memenangkan hati masyarakat Kalimantan Barat. Tujuannya sederhana namun mulia agar warga tidak perlu lagi keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, karena segalanya sudah tersedia di RSUD Soedarso Pontianak sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Barat yang bertaraf nasional. Terpenting menurut Hary Agung Tjahyadi adalah masyarakat bisa hidup sehat.

Transformasi Digital Jangkau Pelosok Negeri

Menghadapi era yang menuntut kecepatan dan kemudahan, akses terhadap layanan kesehatan menjadi hak dasar yang terus diupayakan pemerataannya. Di Kalimantan Barat, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan kini tidak hanya sekadar jaminan medis, melainkan telah bertransformasi menjadi ekosistem digital yang menjangkau hingga ke pelosok daerah.

Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Andi Saputra mengungkapkan, cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Barat telah mencapai angka yang signifikan. Berdasarkan data penduduk semester II tahun 2025, sebanyak 94,64 persen dari total 5.710.902 jiwa penduduk Kalimantan Barat telah terlindungi program JKN.

"Untuk Kota Pontianak sendiri, per tahun 2026, capaian kepesertaan sudah mencapai 98,72 persen dari populasi penduduk yang berjumlah 693.685 jiwa. Sementara di Kabupaten Ketapang, cakupannya bahkan lebih tinggi, mencapai 99,55 persen," ujar Andi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 17 Juni 2026.

Meskipun cakupan kepesertaan terbilang tinggi, Andi mengakui tantangan utama yang dihadapi ialah menjaga keaktifan peserta, terutama dari segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Kesadaran masyarakat untuk rutin membayar iuran, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, masih perlu terus ditingkatkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan memangkas hambatan jarak bagi warga di pelosok, BPJS Kesehatan kini mengedepankan inovasi digital. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang untuk mendapatkan layanan administrasi.

"Kami memiliki layanan Pandawa melalui WhatsApp di nomor 08118 165 165, serta layanan Virtual Viola yang memfasilitasi koordinasi jarak jauh via Zoom. Selain itu, aplikasi Mobile JKN hadir sebagai solusi mandiri bagi peserta untuk mengecek status kepesertaan, tunggakan, hingga melakukan perubahan data langsung dari ponsel pintar," ungkap Andi.

Bagi wilayah yang memiliki keterbatasan akses teknologi, BPJS Kesehatan menerapkan strategi jemput bola melalui layanan BPJS Keliling. Tim turun langsung ke desa-desa yang telah menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memberikan edukasi dan layanan administrasi di tempat.

Inovasi Cicilan: Rehab 3.0

Seringkali, masyarakat baru menyadari pentingnya JKN saat jatuh sakit, namun terkendala oleh tunggakan iuran yang sudah menumpuk. Memahami beban ekonomi tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan program Rehab 3.0.

"Ini adalah terobosan untuk meringankan peserta. Jika dulu cicilan tunggakan dibayar per bulan dan dirasa memberatkan, kini kami menyederhanakannya menjadi cicilan per hari. Dengan menyisihkan uang yang relatif kecil setiap harinya, masyarakat bisa melunasi tunggakan tanpa merasa terbebani secara finansial," tambah Andi.

Gotong Royong di Balik Iuran

Menanggapi pandangan sebagian masyarakat yang merasa tidak perlu mendaftar JKN karena merasa "sehat-sehat saja", Andi menekankan bahwa JKN adalah manifestasi dari semangat gotong royong.

Andi mengilustrasikan, biaya pengobatan untuk penyakit katastropik seperti jantung atau cuci darah sangatlah mahal dan tidak mungkin ditanggung hanya dengan akumulasi iuran pribadi seseorang. "Ketika saya membayar iuran, secara tidak langsung iuran itu membantu ribuan orang lain yang sedang sakit. Begitu pula sebaliknya, jika saya sakit, iuran dari masyarakat lainlah yang membantu membiayai pengobatan saya. Ini adalah sistem saling menjaga," tegasnya.

Peran Tokoh Masyarakat

Dalam upaya membangun kesadaran kolektif ini, dukungan tokoh masyarakat memegang peranan krusial. Menurut Andi, himbauan dari sosok yang dihormati di lingkungan masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh warga dibandingkan imbauan formal semata.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga terus memperluas kemitraan dengan berbagai fasilitas kesehatan (faskes), baik tingkat pertama seperti Puskesmas dan klinik, maupun faskes rujukan di tingkat lanjutan. Tidak hanya faskes milik pemerintah, BPJS Kesehatan secara aktif mendorong rumah sakit swasta untuk bergabung dengan memenuhi standar credentialing demi menjamin mutu layanan bagi seluruh peserta. Sehingga peserta BPJS Kesehatan tidak hanya bisa mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, tetapi di faskes swasta juga dapat dilayani.

Dengan perpaduan antara kemudahan digital, fleksibilitas pembayaran melalui cicilan, serta kolaborasi lintas stakeholder, BPJS Kesehatan berupaya memastikan bahwa setiap warga di Kalimantan Barat, di mana pun mereka berada, dapat mengakses perlindungan kesehatan dengan adil, mudah, dan berkelanjutan.