Belanja Negara Dorong Infrastruktur dan Layanan Publik Kalbar

RRI. CO. ID, Pontianak - Belanja negara di Kalimantan Barat menunjukkan penguatan sektor publik dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar daerah.

Penguatan tersebut tercermin dari dominasi fungsi pelayanan umum yang mencatatkan realisasi terbesar sebesar Rp3.342,47 miliar, sekaligus menunjukkan stabilitas tata kelola pemerintahan di daerah.

Di sisi lain, fungsi perumahan dan fasilitas umum mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga 785,8 persen. Lonjakan ini menandakan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Pertumbuhan tersebut mengindikasikan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, sanitasi, air minum, dan kawasan permukiman,” jelas Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Triyanto saat konferensi pers di Pontianak, Selasa, 31 Maret 2026..

Ia menambahkan, penguatan belanja pada sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat.

Selain belanja negara, kinerja APBD konsolidasian hingga akhir Februari 2026 juga menunjukkan kondisi fiskal yang terjaga. Pendapatan daerah tercatat Rp2.722,93 miliar, sementara belanja daerah sebesar Rp1.242,38 miliar.

“Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi risiko ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan,” ujar Triyanto.

APBN juga terus mendorong program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang hingga 30 Maret 2026 telah menjangkau 877.222 penerima manfaat.

“Program ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia,” tambahnya.

Di sektor pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat terus berjalan di Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Landak guna memperluas akses pendidikan.

Sementara itu, dukungan terhadap pelaku usaha diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp125,59 miliar kepada 283 debitur.

“KUR menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” tutup Triyanto.