KBRN, Jakarta: Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan mendatangi Kantor Pusat PT. Pelindo Indonesia di sela kunjungan kerjanya di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, Para Komisaris PT. Pelindo Indonesia menyambut baik kedatangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) itu.

Dalam pertemuan selama tiga jam itu, Krisantus Kurniawan mengutarakan kegelisahan warga Kalbar yang mana saat ini Pelabuhan Kijing belum beroperasi secara maksimal.

"Tadi saya ke Kantor Pusat PT. Pelindo Indonesia untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kalbar agar Pelabuhan Kijing untuk segera beroperasi secara maksimal," ucap Krisantus saat dijumpai di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Adapun kegelisahan masyarakat Kalbar di antaranya meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya yang kian hari sangat dikhawatirkan, disebabkan lalu lalang kendaraan besar yang membawa peti kemas dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Tak hanya itu, Krisantus mempertanyakan alasan Pelindo yang terkesan lamban mengoperasikan pelabuhan tersebut. “Kalau Pelindo lama-lama tidak memfungsikan Pelabuhan Kijing, ada apa? Itu tinggal pindahkan crane dari Dwikora, pindahkan ke sana,” ujarnya dengan nada tegas.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun Pelabuhan Kijing. Namun, hingga bertahun-tahun pelabuhan ini belum memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Akibatnya, Kalbar terus kehilangan potensi ekonomi yang besar.

Krisantus menjelaskan, karena ekspor komoditas Kalbar seperti sawit dan tambang harus dilakukan melalui Pelabuhan Dumai (Riau) atau Tanjung Priok (DKI Jakarta), maka pendapatan daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor otomatis tercatat sebagai milik provinsi tersebut.

“Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas. Tercatat sebagai hasil buminya dari Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja,” katanya.

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalbar akan membuat regulasi terkait Pelabuhan Domestik Dwikora dan Pelabuhan Internasional Kijing dalam waktu dekat, guna dua pelabuhan tersebut adanya kejelasan operasional.

"Kami (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan membuat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, biar ada kejelasan regulasi operasional antara Pelabuhan Domestik Dwikora dan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai pelabuhan eksport import dalam waktu dekat," katanya.

Sambung Krisantus, ketika Pelabuhan Kijing mulai difungsikan, kebutuhan pembangunan jalan tol di Kalbar akan semakin mendesak karena mobilitas logistik akan meningkat pesat. Hal itu sekaligus dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Saya juga akan mendorong ke DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk segera dibangun jalan Tol. Agar akses ke Pelabuhan Kijing bisa dilalui kendaraan yang membawa kontainer dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalbar," ujar Wagub Kalbar.

Dirinya berharap PT. Pelindo Indonesia memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Kalbar. "Dengan kedatangan saya ini ke kantor pusat PT. Pelindo Indonesia, bisa memberikan solusi terbaik untuk Provinsi Kalbar ke depannya," katanya, mengakhiri.

Baca juga: Pengamat Dorong Pemerintah Pindahkan Peti Kemas ke Kijing