RRI.CO.ID, Pontianak - Berlibur ke destinasi wisata adat kini semakin digandrungi oleh masyarakat. Menikmati keindahan arsitektur rumah tradisional, menyaksikan ritual leluhur, hingga berinteraksi langsung dengan masyarakat adat memberikan pengalaman spiritual dan edukasi yang tidak ditemukan di objek wisata modern.

Namun, berbeda dengan wisata hiburan biasa, kampung atau desa adat adalah kawasan komunal yang masih memegang teguh hukum adat, kesakralan tradisi, dan nilai-nilai leluhur secara turun-temurun. Oleh karena itu, menjaga etika penataan santun bukan lagi sekadar imbauan, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap pelancong yang datang.

Mengapa menjaga etika di wisata adat itu sangat krusial? Berikut adalah beberapa alasan mendasar yang wajib kita pahami bersama:

1. Menjaga Kesakralan Kawasan dan Ritual adat

Bagi masyarakat lokal, objek tertentu seperti patung leluhur, tempat pemujaan, hingga area hutan tertentu dianggap memiliki nilai sakral yang tinggi. Tindakan sederhana seperti sembarangan menyentuh benda pusaka, menduduki tempat ritual, atau berbicara dengan nada keras saat upacara adat berlangsung dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap keyakinas masyarakat setempat.

2. Bentuk Penghormatan Tertinggi kepada Tuan Rumah

Pepatah "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" adalah prinsip utama dalam pariwisata berbasis budaya. Ketika kita melangkah masuk ke desa adat, kita sedang bertamu ke "rumah" orang lain. Mengikuti aturan lokal—mulai dari cara berpakaian yang sopan, meminta izin sebelum mengambil foto, hingga mematuhi pantangan (pamali)—adalah wujud nyata bahwa kita menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

3. Melindungi Warisan Budaya dari Kerusakan

Salah satu tantangan terbesar overtourism pada wisata budaya adalah kerusakan fisik. Etika untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan vandalisme (mencoret-coret), serta tidak mengubah posisi benda-benda bersejarah sangat diperlukan demi menjaga keaslian situs adat tersebut agar tetap lestari hingga generasi mendatang.

4. Menghindari Konflik Sosial dan Sanksi Adat

Hukum adat di beberapa daerah masih berlaku sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi siapa saja yang melanggarnya. Pelanggaran etika yang fatal, baik disengaja maupun tidak, dapat memicu ketersinggungan personal maupun komunal. Tidak jarang, wisatawan yang melanggar harus menjalani proses sidang adat dan membayar denda berupa materi atau hewan ternak sesuai ketentuan wilayah setempat.

Baca juga: Kabar-Kabari lewat Secarik Kertas: Seni Menunggu yang Hilang di Era Instan