RRI.CO.ID, Pontianak — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong keterlibatan pemuda dan komunitas di Kalimantan Barat dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Sintesis (Sinergi Integritas Muda Indonesia) dan gerakan Distrik Integritas. Hal tersebut dibahas dalam program Dialog Khusus Pro 1 RRI Pontianak yang menghadirkan Spesialis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Ahmad Irsyad Darmawan, serta alumni Sintesis KPK 2026 sekaligus perwakilan komunitas Distrik Muda Indonesia, Nana Selfiana pada Rabu, 16 September 2026.
Ahmad Irsyad Darmawan menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Melalui program Sintesis, KPK memberikan pembekalan kepada pemuda agar mampu berperan dalam edukasi, pengawasan dan gerakan antikorupsi di daerah. "Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Program Sintesis ini menyeleksi 50 pemuda terpilih dari sekitar 3.000 pendaftar se-Indonesia untuk dibekali kemampuan pengawasan, penyuluhan, hingga aksi nyata gerakan antikorupsi di daerah masing-masing," jelas Irsyad.
Menurutnya, pembentukan budaya integritas perlu dilakukan sejak dini melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang dianggap kecil, seperti membenarkan kecurangan atau melakukan mark up dalam kegiatan organisasi, dinilai perlu dihindari agar tidak berkembang menjadi kebiasaan.
Sementara itu, Nana Selfiana mengatakan, gerakan Distrik Integritas di Kalimantan Barat dirancang untuk mendekatkan edukasi antikorupsi dengan masyarakat. Sejumlah rencana aksi disiapkan, mulai dari edukasi dan pendataan di ruang publik, sekolah integritas, pengembangan kanal pengaduan digital hingga forum kolaborasi bersama komunitas kepemudaan. "Kami ingin mengajak pemuda agar tidak menormalisasi tindakan curang sekecil apa pun, seperti mark up anggaran organisasi. Harapannya, satu pemuda yang teredukasi mampu membawa dampak positif bagi ribuan pemuda lainnya di daerah," ujar Nana.
Melalui rencana tersebut, edukasi antikorupsi akan diarahkan tidak hanya kepada organisasi kepemudaan, tetapi juga pelajar dan masyarakat umum. Salah satu gagasannya adalah membuka ruang informasi di area publik serta menggelar forum diskusi bersama komunitas untuk memetakan persoalan integritas di tingkat lokal.
KPK sendiri menjalankan pemberantasan korupsi melalui tiga strategi utama, yakni pendidikan, pencegahan dan penindakan. Pendidikan diarahkan untuk membangun nilai integritas, pencegahan dilakukan dengan memperbaiki sistem agar menutup celah korupsi, sementara penindakan ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat yang menemukan dugaan praktik koruptif dapat menyampaikannya melalui kanal pengaduan resmi KPK, termasuk Whistleblowing System (WBS) dan layanan hotline 198.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....