RRI.CO.ID, Mempawah — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mempawah mengukuhkan kepengurusan sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS untuk periode 2026–2030. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan pelayanan dan kebermanfaatan PKS di tengah masyarakat.

Kegiatan pelantikan berlangsung di Rumah Makan Dapur Ersa, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Minggu, 9 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran DPD PKS Kabupaten Mempawah serta perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kalimantan Barat, di antaranya Ketua Komdigi DPW PKS Kalbar Mushar, Ketua BP3 DPW PKS Kalbar Khalid Hermawan, serta Kabid Kepemudaan DPW PKS Kalbar Al Iqbal.

Sembilan DPC PKS yang dikukuhkan berasal dari Kecamatan Jongkat, Segedong, Sungai Pinyuh, Anjongan, Mempawah Timur, Mempawah Hilir, Sungai Kunyit, Toho, dan Sadaniang.

Ketua DPD PKS Kabupaten Mempawah, Ahmad Fathoni, mengatakan pengukuhan kepengurusan di tingkat kecamatan bukan sekadar agenda administratif organisasi. Menurutnya, keberadaan DPC justru menjadi ujung tombak partai dalam membangun komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelantikan ini bukan hanya tentang pergantian atau pengisian struktur kepengurusan. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita agar PKS semakin dekat dengan masyarakat. DPC adalah wajah PKS yang bersentuhan langsung dengan warga di tingkat kecamatan,” ujar Ahmad Fathoni.

Ia menegaskan, kepengurusan periode 2026–2030 diharapkan mampu membawa semangat baru dalam menjalankan kerja-kerja pelayanan, pemberdayaan dan advokasi masyarakat.

“Ukuran keberhasilan organisasi bukan semata-mata seberapa lengkap struktur yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Karena itu, kami ingin para pengurus DPC hadir, mendengar persoalan warga, membangun komunikasi dan ikut mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Ahmad menambahkan, Mempawah memiliki karakteristik wilayah dan persoalan masyarakat yang beragam. Karena itu, pengurus DPC dituntut tidak bekerja dengan pola yang seragam, tetapi mampu memahami kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Setiap kecamatan memiliki karakter dan tantangannya sendiri. Pengurus harus mampu membaca kondisi tersebut dan menjadikan kerja pelayanan sebagai budaya organisasi. Kita ingin PKS tumbuh bersama masyarakat, bukan hanya hadir ketika momentum politik datang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BP3 DPW PKS Kalimantan Barat, Khalid Hermawan, menyampaikan bahwa penguatan struktur hingga tingkat kecamatan merupakan bagian penting dalam memastikan organisasi memiliki fondasi yang kuat.

Menurut Khalid, partai politik yang ingin memiliki kontribusi jangka panjang harus membangun organisasi secara serius, mulai dari kualitas sumber daya manusia, soliditas kepengurusan hingga kedekatan dengan masyarakat.

“Struktur yang kuat bukan sekadar banyaknya nama yang tercantum dalam susunan kepengurusan. Struktur yang kuat adalah ketika setiap pengurus memahami tugasnya, bekerja secara kolektif dan mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” kata Khalid.

Ia juga mengingatkan para pengurus DPC yang baru dilantik agar tidak menjadikan jabatan organisasi sebagai simbol semata. Menurutnya, amanah kepengurusan harus diterjemahkan dalam kerja nyata dan interaksi yang konstruktif dengan masyarakat.

“Jangan sampai pelantikan berhenti pada seremoni. Setelah dilantik, justru pekerjaan yang sebenarnya dimulai. Pengurus harus turun ke masyarakat, membangun silaturahmi, mendengar aspirasi dan menghadirkan program yang menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.

Khalid berharap kepengurusan baru di sembilan kecamatan tersebut mampu menjadi penggerak organisasi sekaligus jembatan komunikasi antara masyarakat dengan struktur PKS di tingkat kabupaten dan provinsi.

“Politik pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utamanya, yaitu menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena itu, semakin dekat struktur partai dengan masyarakat, semakin besar pula peluang partai memahami persoalan yang nyata di lapangan,” tuturnya.

Pengukuhan sembilan DPC PKS Kabupaten Mempawah periode 2026–2030 tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan konsolidasi organisasi di seluruh wilayah Mempawah. Dengan kepengurusan yang lebih solid hingga tingkat kecamatan, PKS Mempawah menargetkan kerja-kerja organisasi semakin terarah, terukur dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bagi jajaran pengurus yang baru dikukuhkan, pelantikan bukanlah garis akhir dari sebuah proses organisasi. Sebaliknya, momentum tersebut menjadi awal dari tanggung jawab baru untuk membuktikan bahwa keberadaan organisasi politik dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat. (Ben)