RRI.CO.ID, Pontianak – Keterbatasan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kota Pontianak kembali menjadi persoalan dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026. Tercatat, ratusan siswa belum tertampung, terutama di wilayah Pontianak Utara yang setiap tahun mengalami kekurangan kuota.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Pontianak, Emiliana, mengatakan selisih antara jumlah lulusan SD dan ketersediaan bangku SMP negeri masih cukup besar. Kondisi ini bahkan terjadi secara berulang setiap tahun.

“Permasalahan itu memang setiap tahun terjadi, termasuk tahun ini masih ada sekitar 374 siswa yang belum tertampung,” ujar Emiliana saat diwawancarai oleh tim liputan RRI Pontianak.

Menurutnya, keterbatasan kuota di Pontianak Utara menjadi salah satu faktor utama. Sementara di wilayah lain seperti Pontianak Selatan dan Tenggara, masih terdapat sekolah yang memiliki daya tampung lebih.

“Kalau di utara memang selalu kurang, tapi di selatan dan tenggara masih ada sekolah yang kuotanya tersedia,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan akan mengarahkan siswa ke sekolah yang masih memiliki kuota kosong, agar seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan.

“Solusinya kita arahkan ke sekolah yang masih bisa menampung, yang penting anak-anak kita tetap bisa sekolah,” katanya.

Selain itu, Emiliana menyebut pemerintah juga tengah merencanakan pembangunan sekolah baru sebagai solusi jangka panjang. Namun, realisasi pembangunan tersebut membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang.

“Kita punya rencana pembangunan sekolah, tapi tidak bisa instan. Mudah-mudahan tahun 2027 bisa mulai terealisasikan,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan, sistem penerimaan siswa baru kini menggunakan skema SPMB secara daring, dengan jumlah pilihan sekolah yang diperluas menjadi lima. Langkah ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih besar bagi calon siswa untuk mendapatkan sekolah.

DPRD Kota Pontianak turut mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif, guna mengurangi beban daya tampung sekolah negeri serta memastikan seluruh anak tetap memperoleh pendidikan.