RRI.CO.ID, Pontianak : Balai Besar POM di Pontianak resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kamis, 12 Februari 2026 di Aula Gedung Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Momentum ini menandai langkah nyata BBPOM di Pontianak dalam memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Komitmen Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” ini dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Inspektur Utama BPOM RI Yan Setiadi, serta Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI William Adi Teja. Hadir pula Ombudsman, pimpinan OPD, organisasi profesi, pelaku usaha, media, serta UPT BPOM seluruh Indonesia secara luring dan daring.

Kepala BBPOM di Pontianak, Hariani, menyampaikan bahwa BBPOM telah meraih predikat WBK pada tahun 2019, dan kini memperkuat komitmen menuju WBBM untuk menghadirkan layanan publik yang lebih bersih, cepat, dan berdampak.

“Saya berharap pencanangan ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat terwujudnya pelayanan yang berintegritas dan professional,” ujar Hariani.

Dukungan juga diberikan Deputi BPOM RI William Adi Teja, yang menekankan bahwa pelayanan yang bersih dan prima akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Inspektur Utama BPOM RI Yan Setiadi menegaskan pentingnya konsistensi reformasi birokrasi melalui empat karakteristik WBBM: layanan transparan, akses adil, respons cepat terhadap pengaduan, serta pelayanan yang ramah dan berorientasi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengapresiasi inisiatif BBPOM di Pontianak dan menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan tanggung jawab bersama demi keselamatan masyarakat.

“Dengan wilayah Kalbar yang luas dan berbatasan dengan negara tetangga, ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Pencanangan ini diharapkan menjadi langkah kuat dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang lebih akuntabel dan terpercaya bagi masyarakat Kalimantan Barat,” kata Krisantus.