KBRN, Pontianak: Ratusan masyarakat adat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka di halaman DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kantor Gubernur Kalbar, Senin (21/7/2025 untuk menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi. Mereka menilai kebijakan ini mengancam hak dan kesejahteraan warga lokal.

Dalam orasinya, massa menyampaikan kekhawatiran bahwa program transmigrasi akan memperparah ketimpangan dan menyingkirkan masyarakat adat dari tanah ulayat mereka. Endro, Koordinator Lapangan aksi, menyatakan bahwa ini adalah bentuk perjuangan mempertahankan hak dan sumber daya lokal.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan menemui langsung massa. Dia menyampaikan Pemerintah Provinsi Kalbar secara tegas menolak program transmigrasi yang memindahkan penduduk dari luar ke Kalbar.

Di Gedung DPRD Kalbar, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalbar, Aloysius. Ia menyatakan lembaganya akan segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat dengan menyurati Kementerian Transmigrasi dan DPR RI.

Demonstran menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal proses ini hingga program transmigrasi resmi dibatalkan atau dirombak agar berpihak kepada rakyat Kalbar.