RRI.CO.ID, Pontianak – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak menggelar forum group discussion (FGD) terkait pemenuhan hak nafkah anak di Aula RRI Pontianak. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dan juga akademisi guna mencari solusi konkret terhadap maraknya pengabaian nafkah anak pasca putusan pengadilan.

Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurhayati, mengatakan isu pengabaian nafkah anak menjadi salah satu kasus yang konsisten masuk dalam lima besar pengaduan selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius serta langkah kebijakan yang lebih tegas.

“Banyaknya pengaduan yang masuk ke KPAD berkaitan dengan pengabaian hak nafkah anak hasil putusan pengadilan. Ini masuk lima besar selama tiga tahun berturut-turut,” ujarnya saat diwawancarai di RRI Pontianak, Kamis, 23 April 2026.

Ia menjelaskan, melalui FGD ini KPAD mendorong lahirnya kebijakan yang lebih mengikat, termasuk usulan sanksi administratif bagi orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya. Salah satu opsi yang dibahas adalah penundaan layanan administrasi bagi pelanggar.

“Kami menyarankan adanya penundaan layanan administrasi kepada orang tua yang melalaikan keputusan pengadilan berkaitan dengan pemberian nafkah anak,” katanya.

Selain itu, KPAD juga tengah menyusun naskah akademik bersama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sebagai dasar penguatan regulasi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong lahirnya peraturan daerah yang mengatur secara lebih tegas pemenuhan hak anak.

“Kami juga mengundang stakeholder seperti Dukcapil, Kominfo, dan akademisi untuk menyusun policy brief agar bisa didorong menjadi Perda,” ucapnya.

Kepala Stasiun RRI Pontianak, Peri Widodo, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut dengan menyediakan fasilitas serta ruang diskusi yang edukatif bagi masyarakat. Ia menilai, FGD ini penting dalam upaya meningkatkan kesadaran publik terkait perlindungan anak.

“Kami berharap dari FGD ini lahir pencerahan dan bahkan regulasi seperti Perda yang bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat Kota Pontianak,” kata Peri.

Diadakannya forum diskusi ini, diharapkan lahir solusi konkret dan kebijakan yang mampu menjamin pemenuhan hak nafkah anak, sekaligus meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan akibat pengabaian tanggung jawab orang tua.

Baca juga: KPAD Pontianak Gandeng RRI Gelar FGD Perlindungan Anak