RRI.CO.ID, Pontianak - Program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Menurut, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan kemiskinan sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

“Tahun ini, kami menganggarkan sekitar Rp4,6 miliar dengan total ada 217 unit rumah yang kami bantu dengan nilai Rp30 juta per rumah," kata Edi usai menyerahkan bantuan bedah rumah di Siantan Hilir Pontianak Utara, Senin, 20 April 2026.

Selain program bedah rumah, Edi menyebut, bahwa Pemkot juga juga melaksanakan perbaikan WC atau bedah WC untuk masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang layak.

Menurut Wali Kota Pontianak dua periode ini, program bedah rumah dan bedah WC ini tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Kami berharap dengan rumah yang lebih layak, masyarakat bisa lebih fokus bekerja, membesarkan anak, dan menatap masa depan dengan lebih baik. Yang paling penting adalah kesehatan,” tuturnya.

Menurutnya, rumah yang sehat harus memenuhi standar dasar, seperti ventilasi yang baik, sirkulasi udara yang lancar, serta kondisi ruangan yang tidak lembap.

“Lingkungan kita ini kelembapannya tinggi, bisa 70 sampai 80 persen. Kalau rumah tidak punya ventilasi yang baik, mudah berjamur, jadi sumber penyakit. Itu yang kita ingin perbaiki,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya sanitasi dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Air bersih ini penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Air sumur kita belum layak minum tanpa diolah, sementara air parit dan sungai sudah banyak tercemar. Karena itu, kita dorong masyarakat untuk punya WC yang sehat dan menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

Program ini, lanjutnya, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara gotong royong. “Pengerjaannya kita dorong secara gotong royong. Warga sendiri yang mengerjakan dengan pendampingan teknis dari dinas. Kalau ada kekurangan, bisa ditambah swadaya,” ucapnya.

Ia juga memastikan bahwa data penerima bantuan terus diperbarui agar tepat sasaran. “Kami minta data yang benar-benar faktual. Diverifikasi langsung di lapangan oleh dinas terkait, kecamatan, dan kelurahan, supaya bantuan ini betul-betul diterima oleh yang berhak,” katanya, menegaskan.