Brigjen TNI Putra Widyawinaya memberikan instruksi tegas kepada para Dandim yang progres pembangunan KDKMP di wilayahnya belum menyentuh 100 persen. Ia meminta jajaran mengerahkan seluruh upaya dan sumber daya guna menuntaskan pekerjaan fisik tepat waktu.

“Kendala yang ada agar dicarikan solusinya. Manfaatkan fasilitas maupun personel yang ada dan apabila diperlukan, gunakan fasilitas serta personel dari Zidam, Paldam, Bekangdam, atau lainnya,” tegas Kasdam.

Selain menyoroti fisik bangunan, Kasdam juga menekankan pentingnya aspek legalitas dan administrasi. Wilayah yang pembangunannya telah selesai diminta segera menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan (Wabku) serta surat persetujuan pejabat setempat, mulai dari tingkat Desa hingga Bupati.

“Terkait Wabku, segera konsultasikan dan koordinasikan dengan Kakudam serta Kakumdam XII/Tpr agar semuanya tertib hukum dan administrasi,” imbuhnya.

Kasdam juga mengingatkan jajaran untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Dukungan lahan menurutnya menjadi amanat regulasi yang harus dikawal bersama.

“Pedomani Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban menyediakan lahan untuk pembangunan KDKMP. Segera koordinasikan agar kendala lahan tidak menghambat visi besar kita,” pungkas Brigjen TNI Putra Widyawinaya. (Pendam XII/Tpr)

Baca juga: Pangdam Baru Perkuat Sinergi Forkopimda Kalbar Bersama