RRI.CO.ID, Pontianak - Pelayanan publik pasca Lebaran 1447 Hijriyah dipastikan tetap berjalan normal meski terjadi peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan. Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat menegaskan bahwa perayaan hari besar keagamaan seperti Lebaran tidak mengubah standar pelayanan publik. Momentum ini justru menjadi tantangan bagi penyelenggara layanan untuk tetap optimal di tengah lonjakan aktivitas masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar, Tariyah, mengatakan adanya peningkatan mobilitas warga, khususnya arus balik dari desa ke kota, berpengaruh terhadap kebutuhan layanan publik. Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk sementara di perkotaan, baik untuk bekerja maupun berbisnis, tidak bisa dilepaskan dari kesiapan layanan publik yang memadai. Ia menegaskan, ada tiga sektor utama yang harus menjadi perhatian pasca Lebaran, yakni transportasi publik, administrasi kependudukan, dan layanan kesehatan.

“Pelayanan publik yang paling erat hubungannya dengan pasca Lebaran adalah transportasi publik, administrasi kependudukan, dan kesehatan. Karena perubahan pola konsumsi selama Ramadan dan Lebaran juga berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat,” ujarnya di Pontianak, Senin, 30 Maret 2026.

Tariyah menambahkan, dalam menghadapi arus balik, pemerintah harus memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi yang representatif serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, transparansi informasi publik juga menjadi hal penting, mulai dari rute perjalanan, biaya, hingga informasi terkait promo atau diskon yang tersedia bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar setiap armada transportasi yang beroperasi dipastikan dalam kondisi laik jalan. Jika ditemukan kendaraan bermasalah, harus segera ditindak dan tidak diizinkan beroperasi demi keselamatan penumpang. Ombudsman berharap seluruh penyelenggara layanan publik tetap berpegang pada prosedur dan standar yang berlaku, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dalam situasi pasca Lebaran yang dinamis.