KBRN, Surtakarta: Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Surakarta menemukan kenaikan harga pada sejumlah komoditas menjelang Natal 2024 dan Tahun baru 2025. Diantaranya bahan kebutuhan pokok berupa telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih dan komoditas cabai .

Penemuan ini setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pedagang Pasar tradisional yakni Pasar Gede Solo pada Senin, (23/12/2024). Sidak tersebut sebagai bentuk perhatian Pemkot Solo dalam upaya pengendalian inflasi daerah sekaligus memastikan kestabilan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok pada masa Nataru.

Disela sidak, Walikota Solo Teguh Prakosa mengungkapkan kenaikan harga komoditas pangan tersebut masih dinilai wajar kalaupun ada kenaikan yang cukup tinggi adalah komoditas cabai.

Misalkan saat ini harga cabai rawit merah Rp 25.000 menjadi Rp 55.000 perkilogram. Namun hal ini sangat wajar karena produktivitas cabai dari daerah penghasil sedikit menurun dibarengi permintaan masyarakat yang terus meningkat.

“Untuk saat ini yang naiknya luar biasa harga cabai jenis cabai rawit merah mengalami kenaikan 100 % naiknya dari harga Rp 25.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram karena pasokan dari daerah penghasil sedikit karena faktor cuaca banyak cabai yang busuk ,”kata Teguh.

Untuk mengantisipasi agar kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terlalu signifikan , kata teguh, pemkot Solo akan berkoordinasi dengan stakeholder jika setelah Natal dan tahun baru harga kebutuhan pokok masih tinggi akan dilakukan oeprasi pasar.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Dwiyanto Cahyo Sumirat mengatakan berdasarkan hasil pantauan di Pasar gede menunjukkan ketersediaan komoditas cukup baik kalaupun ada kenaikan itupun tidak terlalu besar masih bisa terjangkau oleh masyarakat.

“Tadi seperti yang disampikan Pak wali Kota kita melihat komoditas apa yang paling tinggi kenaikannya mungkin bisa kita intervensi melalului operasi pasar,” kata Antok

Perlu diketahui Sidak dilakukan oleh beberapa unsur mulai dari Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Bulog, Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,BUMD ,TNI dan Polri.