KBRN, Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendesak pemerintah memastikan rencana impor sapi tidak menganggu peternak lokal. Menurutnya, program ini harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kuota produksi sapi dalam negeri.

Indonesia sendiri berencana untuk mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap antara 2025 hingga 2029. "Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka,” kata Rina dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (13/1/2025).

Rencana impor ini sendiri mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.

Pada tahun 2025, target awal adalah mengimpor 200 ribu ekor sapi perah dan 200 ribu ekor sapi pedaging. Kebijakan impor sapi, kata Teh Rina, sapaan akrabnya, dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek.

Tapi pemerintah harus dapat memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak merugikan petani lokal dan sektor pertanian domestik dalam jangka panjang. “Jangan sampai terjadi lagi ketika banyak peternak susu lokal yang terpaksa membuang produksi mereka karena tidak terserap,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

“Ini bukan pertama kali Indonesia melakukan impor sapi. Meskipun ada upaya mencapai swasembada daging sapi sejak tahun 2000, hingga saat ini, ketergantungan pada impor masih tinggi”

Pemerintah Indonesia, katanya, telah melakukan impor sapi secara berkala sejak 1980-an. Berbagai jenis sapi impor termasuk sapi bakalan dan sapi betina bunting masuk secara reguler ke pasar dalam negeri.

“Ini bukan pertama kali Indonesia melakukan impor sapi. Meskipun ada upaya mencapai swasembada daging sapi sejak tahun 2000, hingga saat ini, ketergantungan pada impor masih tinggi,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu mengambil beberapa langkah strategis yang fokus pada penguatan produksi lokal dan pemberdayaan peternak. Langkah ini penting agar mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari produk impor.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah secara aktif meninjau dan mengevaluasi komitmen dari perusahaan-perusahaan yang telah menyatakan akan mengimpor sapi. Hal ini termasuk memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang jelas dan realistis untuk mendatangkan sapi sesuai target yang ditetapkan.