RRI.CO.ID, Rohil - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus melakukan penyesuaian anggaran pada 2026 menyusul berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas sehingga penguatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu langkah yang terus didorong.
Bupati Rokan Hilir Bistamam mengatakan, transfer dari pemerintah pusat yang sebelumnya mencapai Rp1,9 triliun pada 2024-2025, kini turun menjadi sekitar Rp1 triliun pada 2026. Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan.
"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan gambaran secara terbuka mengenai kondisi APBD Kabupaten Rokan Hilir. Perlu kita ketahui bersama, Rohil ini pada tahun 2024-2025 alokasi transfer kita dari pemerintah pusat mencapai Rp1,9 triliun tetapi pada tahun 2026 ini jumlah tersebut berkurang menjadi Rp1 triliun," kata Bistamam di Ruang Paripurna DPRD Rohil, Minggu 4 Oktober 2026.
Bistamam menjelaskan, kondisi tersebut menjadi tantangan karena kebutuhan belanja dan dana rutin pemerintah daerah masih mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp100 miliar yang harus diantisipasi pemerintah daerah.
"Sementara itu, kebutuhan belanja dan dana rutin kita mencapai Rp1,1 triliun. Sehingga ini minus sekitar Rp100 miliar," katanya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab Rohil juga berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor PAD. Dari target PAD sebesar Rp350 miliar, realisasi yang telah dicapai baru sekitar Rp280 miliar.
"Di sisi lain, dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp350 miliar, realisasi kita berada di angka Rp280 miliar. Kita membutuhkan kerja keras dan semangat tinggi untuk terus mengoptimalkan PAD demi menutupi celah anggaran tersebut," ungkapnya.
Menurut Bistamam, optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah. Berbagai potensi pendapatan yang dimiliki Rohil perlu digali dan dikelola secara maksimal agar dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Selain meningkatkan PAD, Pemkab Rohil bersama DPRD juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan anggaran sekaligus menjaga agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Bistamam menegaskan, berkurangnya kemampuan anggaran tidak menyurutkan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dengan membangun komunikasi dan mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat.
"Namun, keterbatasan fiskal ini tidak surut melangkahkan niat kita. Bupati, Wakil Bupati, jajaran Kepala Dinas, hingga kawan-kawan DPRD terus bergerak tanpa kenal lelah menjemput bola ke Jakarta untuk memperjuangkan alokasi dukungan anggaran dari pusat," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....