Ombudsman RI Ingin DPMPTSP Pekanbaru Jadi Contoh Tata Kelola Investasi Nasional
- 10 Sep 2026 21:49 WIB
- Pekanbaru
RRI.CO.ID, Pekanbaru - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru menjadi salah satu acuan dalam tata kelola investasi di tingkat nasional.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Pekanbaru, Syamsuwir, didampingi Kepala DPM-PTSP Pekanbaru, Zaki Helmi, menyampaikan dorongan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.
“Dalam kunjungannya ke MPP, Ketua Ombudsman RI menyampaikan agar DPM-PTSP Pekanbaru dapat menjadi benchmark tata kelola investasi tingkat nasional,” ujar Syamsuwir pada Kamis 10 September 2026.
Selain itu, Ombudsman RI juga mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk mempertahankan zona hijau pelayanan yang telah berjalan.
Menurut Syamsuwir, apresiasi tersebut diberikan karena pelayanan publik yang diselenggarakan melalui MPP Pekanbaru dinilai telah berjalan dengan baik. Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah digitalisasi layanan perizinan melalui aplikasi SIP AMAN.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dinilai lebih mudah mengakses layanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.
“Ombudsman juga mengapresiasi kemudahan pelayanan yang diberikan pemerintah kota, termasuk layanan yang tidak dipungut biaya di luar ketentuan yang telah diatur dalam regulasi,” jelasnya.
Syamsuwir mengatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat kolaborasi bersama Ombudsman RI serta berbagai perangkat daerah terkait.
“Kami akan terus menerima masukan dan melakukan perbaikan agar pelayanan publik di Pekanbaru semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Pekanbaru, Zaki Helmi, menyampaikan bahwa apresiasi dari Ombudsman RI menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan melalui MPP.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan pemantauan berkelanjutan serta sinergi antarorganisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
“Kami tidak boleh berpuas diri. Pelayanan harus terus ditingkatkan melalui evaluasi dan kerja sama antarinstansi agar masyarakat mendapatkan layanan yang semakin optimal,” ujar Zaki.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....