Pemprov Riau Perkuat Pencegahan Karhutla hingga Tingkat Desa

RRI.CO.ID, Pekanbaru — Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September 2026.

Rakor tersebut menjadi langkah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah terulangnya karhutla sekaligus mengevaluasi upaya pengendalian yang telah dilakukan. Saat ini, kondisi karhutla di Riau dinilai masih dapat dikendalikan dengan baik.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan rakor bersama seluruh desa tersebut direncanakan digelar pada pertengahan September mendatang.

"Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat diatasi dengan baik," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin 31 Agustus 2026.

Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa. Desa memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan.

SF Hariyanto menyebut Pemprov Riau bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebelumnya telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla.

Komitmen tersebut, lanjutnya, akan diperluas dengan melibatkan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat kewilayahan melalui deklarasi bersama.

"Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga babinsa/bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani," jelasnya.

Deklarasi tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen bersama di tingkat daerah hingga desa untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Pemerintah juga akan menegaskan larangan serta konsekuensi hukum bagi masyarakat yang tetap melakukan pelanggaran.

"Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar," ungkapnya.

Ia menegaskan, pencegahan karhutla harus dilakukan secara serius karena dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat pembukaan lahan dengan cara membakar.

Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Asap akibat kebakaran dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

"Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap," terangnya.

Karena itu, rakor bersama seluruh desa di Riau diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan karhutla.

SF Hariyanto ingin upaya pencegahan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi menjadi komitmen bersama yang dijalankan secara berkelanjutan.

"Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini," pungkasnya.