Saluran Air Jadi Prioritas, di Program Rp100 Juta per RW Pemko Pekanbaru

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Mayoritas warga Kota Pekanbaru menjadikan pembangunan saluran lingkungan sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan program bantuan dana Rp100 juta per Rukun Warga (RW). Dari total keseluruhan rancangan yang diserahkan kepada pemerintah, tercatat ada sebanyak 357 usulan yang berfokus pada perbaikan maupun pembuatan sistem drainase permukiman.

Menyusul di posisi kedua, pembangunan serta perbaikan jalan lingkungan turut mendominasi draf permohonan dengan jumlah mencapai 235 usulan. Selain kedua proyek fisik utama tersebut, warga juga banyak mengajukan perbaikan fasilitas umum lainnya, seperti pemasangan lampu penerangan jalan hingga renovasi sarana ibadah berupa masjid atau musala.

Tidak hanya itu, gagasan pengadaan gedung serbaguna, pendirian posyandu, serta normalisasi anak sungai dan saluran air primer juga turut mewarnai daftar permohonan warga. Secara keseluruhan, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Pekanbaru mencatat telah menerima total 761 usulan resmi dari seluruh perwakilan RW di kota tersebut.

Merespons antusiasme dan tingginya partisipasi masyarakat, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan komitmennya untuk segera menggesa realisasi program ini. "Kita terus melakukan langkah percepatan program pembangunan di setiap wilayah RW, sembari terus memantapkan koordinasi lintas sektor," kata Agung pada Minggu 23 Agustus 2026.

Agung menjelaskan, saat ini kucuran dana dan tahapan awal untuk program Rp100 juta per RW tersebut sudah mulai bergulir. Optimisme percepatan pembangunan ini diyakini akan berjalan lancar mengingat seluruh pengurus RT maupun RW di Pekanbaru saat ini telah berstatus definitif, sehingga mereka memiliki pijakan yang kuat untuk menyukseskan program di wilayahnya.

Pemimpin tertinggi di jajaran Pemko Pekanbaru itu sangat menaruh harapan besar agar seluruh anggaran dan usulan yang telah disetujui dapat tereksekusi dengan sempurna. "Harapan kita bersama adalah program ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, sehingga warga pun bisa menikmati dan merasakan langsung hasil dari pembangunan itu," tuturnya.

Sebagai langkah antisipasi kendala di lapangan, Wali Kota mewanti-wanti jajaran lurah, camat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling bersinergi dan tidak berdebat terkait tapal batas wilayah perbaikan. Ia dengan tegas meminta para pemangku kebijakan membuang ego sektoral dan menghindari alasan lempar tanggung jawab, demi memastikan program kerakyatan ini terwujud tanpa hambatan.