DPRD Riau Soroti Pertumbuhan Ekonomi Riau Ditengah Rendahnya PAD

RRI.CO.ID, Pekanbaru - DPRD Provinsi Riau menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di kisaran 4,75 persen pada pertengahan 2026. Angka tersebut dinilai perlu dilihat lebih dalam karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau disebut baru mencapai sekitar 52 persen dari target. Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menilai pertumbuhan ekonomi tidak bisa langsung dianggap sebagai hasil dari program pemerintah daerah.

Menurut Edi, pergerakan ekonomi di Riau banyak dipengaruhi aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta mekanisme pasar. Ia menilai perputaran uang tetap berlangsung meskipun kegiatan pembangunan pemerintah tidak terlalu besar.

“Pertumbuhan ekonomi itu karena ada mekanisme pasar. Ada perputaran uang. Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah?” ujar Edi pada Selasa 11 Agustus 2026.

Ia mencontohkan sektor perkebunan kelapa sawit yang masih menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Riau. Harga tandan buah segar atau TBS yang relatif stabil di atas Rp3.000 per kilogram dinilai ikut menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, ia meminta pemerintah memberi dukungan yang lebih nyata terhadap sektor pertanian dan perkebunan.

“Kalau pemerintah mau mengklaim pertumbuhan ini karena kinerja pemerintah, seharusnya ada anggaran untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini tidak ada,” tegasnya.

Selain memperkuat sektor perkebunan, DPRD juga mendorong Pemprov Riau mengembangkan hilirisasi kelapa sawit. Salah satu peluang yang disarankan adalah membangun industri pengolahan seperti pabrik minyak goreng. Edi menilai Riau memiliki keuntungan karena bahan bakunya tersedia di daerah sendiri.

“Bahan bakunya kita punya sendiri. Tidak perlu impor. Masyarakat mendapatkan nilai tambah, pemerintah juga bisa ikut menstabilkan harga dan memperoleh keuntungan dari hilirisasi,” katanya.

Masalah lain yang menjadi perhatian DPRD adalah capaian PAD yang masih rendah. Pemerintah diminta lebih serius menggali sumber penerimaan daerah, termasuk dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak kendaraan perusahaan. Menurut Edi, data yang akurat sangat diperlukan agar potensi pajak dapat dihitung dan ditagih secara maksimal.

DPRD juga mengaku telah mengumpulkan sejumlah data melalui panitia khusus, terutama terkait potensi pajak air permukaan. Edi berharap data tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Pansus sudah bekerja mengumpulkan data. Banyak terjadi persoalan pajak air permukaan. Sekarang tinggal eksekutif mengeksekusi, dibantu data yang sudah dikumpulkan DPRD,” ujarnya.

Untuk penyusunan APBD 2027, Edi meminta pemerintah menetapkan target secara realistis dan berdasarkan kajian yang jelas. Potensi investasi, sumber daya alam, pajak, PAD, serta kemampuan belanja daerah harus menjadi dasar dalam menentukan target.

“Kalau kepala daerah menyampaikan target, tentu harus ada kajiannya. Harus dilihat potensinya, objeknya, sumber dayanya, termasuk potensi pajaknya,” katanya.

Ia juga menekankan agar anggaran ke depan lebih diarahkan pada program produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja bagi masyarakat.