RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar senam bersama dan fun walk dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81, Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antarinstansi sekaligus mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, mengatakan kegiatan diikuti berbagai unsur, mulai dari perwakilan notaris, pemangku kepentingan, jajaran Kanwil Kemenkum Riau, hingga perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia.

"Kegiatan ini diikuti perwakilan notaris, stakeholder, Kanwil Kemenkum, Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia, serta perwakilan Sentra Kekayaan Intelektual di Riau," ujar Febri.

Menurut Febri, peringatan Hari Pengayoman tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan olahraga, tetapi juga dirangkaikan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah layanan kekayaan intelektual dan bantuan hukum turut dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini bukan hanya untuk merayakan Hari Pengayoman, tetapi juga menghadirkan pelayanan kekayaan intelektual dan pelayanan bantuan hukum. Ini menjadi bukti bahwa Kemenkum Riau hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik," katanya.

Sementara itu, perwakilan Pengurus Wilayah Riau Ikatan Notaris Indonesia, Minarni, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan bersama seperti ini dapat memperkuat hubungan dan komunikasi antara Kemenkum Riau dengan berbagai instansi maupun organisasi profesi.

"Kami menyambut baik kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat memperkuat hubungan antarinstansi dan membuat Kemenkum Riau semakin dekat dengan masyarakat," ungkap Minarni.

Melalui peringatan Hari Pengayoman ke-81, Kemenkum Riau berharap sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. Selain membangun kebersamaan, kegiatan tersebut diharapkan semakin meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum, bantuan hukum, serta pelayanan kekayaan intelektual yang mudah dan berkualitas.