RRI.CO.ID, Pekanbaru - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menegaskan kelapa sawit memiliki peran sangat strategis bagi perekonomian nasional, khususnya di Provinsi Riau yang menjadi salah satu sentra utama perkebunan sawit Indonesia.

Dalam sambutannya pada agenda terkait penguatan ekosistem industri sawit nasional, Syahrial menyebut tutupan kelapa sawit di Riau terindikasi mencapai 3,87 juta hektare, bahkan menurut kondisi faktual di lapangan diperkirakan sudah melebihi 4 juta hektare. Luasan tersebut setara sekitar 21 persen area sawit nasional.

Menurutnya, kekuatan sawit Riau tidak hanya terletak pada luas lahan, tetapi juga pada kapasitas produksi dan basis perkebunan rakyat yang sangat dominan.

“Produksi CPO Riau mencapai 9,4 juta ton dan 61 persen berasal dari perkebunan rakyat. Selain itu, Riau memiliki 287 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas lebih dari 12.800 ton TBS per jam,” kata Syahrial Abdi, Sabtu 8 Agustus 2026 saat penutupan SIexpo 2026 di Pekanbaru.

Syahrial Abdi menilai tantangan utama saat ini adalah bagaimana kekuatan tersebut dapat “naik kelas” melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah, sehingga manfaat ekonominya semakin besar dirasakan masyarakat.

Syahrial mengatakan arah RPJMN 2025–2029 sejalan dengan kebutuhan Riau, terutama dalam penguatan ekosistem industrialisasi sawit yang tidak hanya berbicara tentang industri hilir, tetapi juga produktivitas, inovasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, lanjutnya, telah menjalankan berbagai langkah penguatan tata kelola, antara lain program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan kualitas SDM, penguatan sarana dan prasarana, hingga pembangunan mekanisme harga bagi perkebunan swadaya yang bermitra.

Syahrial juga menyampaikan hingga saat ini 121 perusahaan dan 37 kelembagaan pekebun di Riau telah tersertifikasi ISPO. Namun, ruang peningkatan masih terbuka lebar karena produktivitas rata-rata CPO Riau baru sekitar 3,6 ton per hektare per tahun, sementara potensinya dapat mencapai 6–8 ton per hektare per tahun.

“Kita dapat tumbuh dengan meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada, tanpa harus memperluas lahan, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syahrial turut menyoroti persoalan legalitas lahan sawit. Berdasarkan data teknis, sekitar 1,7 juta hektare lahan sawit di Riau berada dalam kawasan hutan, sehingga penyelesaiannya memerlukan koordinasi lintas sektor.

Untuk memperkuat kepastian ruang, Pemprov Riau telah mengintegrasikan data izin lokasi dan IUP seluruh kabupaten/kota melalui kebijakan One Map Policy, serta melakukan penyelarasan IUP dan HGU bersama Badan Pertanahan Nasional.

Syahrial menegaskan langkah tersebut menjadi fondasi penting bagi peremajaan, pembiayaan, sertifikasi, ketelusuran, hingga investasi di sektor sawit.

Syahrial juga menyampaikan Pemprov Riau secara rutin memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan petani sawit setiap hari Selasa melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau guna menjaga kepastian harga tandan buah segar (TBS).

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah besar di sektor perkebunan, yakni anjloknya harga kelapa dalam yang saat ini berada di kisaran Rp1.500–Rp1.800 per kilogram.

“Yang ingin kita capai adalah petani semakin sejahtera, industri semakin dalam, investasi semakin berkualitas, lapangan kerja semakin luas, ketahanan pangan dan energi semakin kuat, serta lingkungan tetap terjaga,” tutur Syahrial Abdi.