RRI.CO.ID, Pekanbaru - Penguatan kelembagaan menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kapasitas petani perkebunan di Provinsi Riau. Melalui pelatihan pengembangan sumber daya manusia, petani didorong memiliki organisasi yang lebih kuat agar mampu mengembangkan usaha sekaligus memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, mengatakan kelembagaan memiliki peran penting dalam meningkatkan posisi petani, khususnya petani swadaya yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses program pemberdayaan.
Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Dana Perkebunan bersama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian tidak hanya memberikan pengetahuan kepada petani, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun organisasi yang mampu mengelola usaha perkebunan secara lebih terarah.
“Kegiatan dari BPDP dan BBPMKP sangat penting dilakukan karena kelembagaan merupakan wadah utama untuk meningkatkan posisi petani. Program ini juga sekaligus wadah bagi mereka untuk tumbuh, berkembang, dan merencanakan seluruh upaya budidaya perkebunan secara terpadu,” kata Supriadi, Rabu 9 September 2026.
Supriadi menjelaskan, keberadaan kelembagaan semakin penting karena sejumlah program bantuan pemerintah mensyaratkan petani tergabung dalam kelompok atau organisasi yang memenuhi ketentuan. Tanpa kelembagaan yang jelas, petani berpotensi kesulitan memperoleh manfaat dari program yang telah disiapkan pemerintah.
“Selain itu, akses bantuan pemerintah saat ini berbasis pada kelembagaan. Pelatihan ini menjadi kunci untuk membenahi tata kelola perkebunan, khususnya bagi petani swadaya. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi membangun Riau yang lebih baik,” jelasnya.
Ia menyebutkan, Dinas Perkebunan Riau terus mendorong petani membentuk maupun memperkuat kelembagaan setiap kali terdapat peluang program pemberdayaan. Salah satunya agar petani dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti program seperti Peremajaan Sawit Rakyat atau memperoleh bantuan sarana dan prasarana perkebunan.
“Prinsipnya sama, setiap ada kesempatan program kami selalu mengarahkan petani untuk penguatan kelembagaan melalui pelatihan. Kendala yang kami rasakan selama ini adalah banyaknya program pemerintah seperti PSR hingga bantuan sarana dan prasarana yang tidak dapat diakses oleh masyarakat karena mereka belum tergabung dalam kelembagaan,” ucapnya.
Penguatan organisasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelompok secara administratif. Kelembagaan yang aktif diharapkan mampu menjadi ruang bagi petani untuk menyusun perencanaan usaha, meningkatkan kemampuan anggota, membangun kemitraan, hingga memperkuat posisi dalam rantai usaha perkebunan.
Karena itu, hasil pelatihan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan terbentuknya kelembagaan perkebunan baru maupun semakin baiknya tata kelola kelompok yang telah ada.
“Kelembagaan adalah kunci utama agar petani bisa bergerak lebih maju. Kami harap setelah pelatihan ini akan terbentuk lagi kelembagaan perkebunan baru di Provinsi Riau,” kata Supriadi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....