RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari Rp13 miliar untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya, pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.

"Kami sedang menggagas dan insya Allah program ini berjalan karena anggarannya sudah ada. Saya tidak ingin lagi ada persoalan yang membebani masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Banyak keluarga yang kurang mampu sehingga kesulitan membeli seragam sekolah anaknya," kata Agung, Senin 3 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, biaya pembelian seragam sekolah selama ini bisa mencapai sekitar Rp1,5 juta untuk satu anak. Kondisi tersebut membuat sebagian orang tua terpaksa berutang agar anaknya dapat mengikuti kegiatan belajar seperti teman-temannya.

"Kita sudah menganggarkan lebih dari Rp13 miliar untuk baju sekolah gratis satu paket bagi siswa SD dan SMP sesuai kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Tahun ini, di masa kepemimpinan saya bersama Pak Markarius, kita gratiskan tiga pasang seragam, yaitu seragam sekolah, seragam olahraga, dan seragam pramuka. Ini belum pernah ada sebelumnya di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga, terutama menjelang tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.

"Program ini sangat membantu kami sebagai orang tua. Biaya masuk sekolah cukup besar, sehingga dengan adanya seragam gratis tentu bisa meringankan pengeluaran keluarga," kata Nisa.

Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Masyarakat juga berharap kebijakan tersebut dapat berjalan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa yang membutuhkan.