Pemko Pekanbaru Libatkan PKK Wujudkan "Pekanbaru Zero Putus Sekolah"

RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru akan mendorong kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mewujudkan program *Zero Putus Sekolah* dengan melibatkan mereka dalam memantau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) hingga menjangkau anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan kader PKK memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui jaringan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah ataupun kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai kendala.

Menurut Agung, kader PKK akan turut memantau pelaksanaan SPMB sekaligus mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti anak yang belum bersekolah atau belum dapat mengambil ijazah karena terkendala tunggakan biaya pendidikan di sekolah maupun pesantren.

"Kita ingin ibu-ibu PKK ikut memantau SPMB agar tidak ada masyarakat atau anak-anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah. Ada juga kejadian anak yang belum bisa mengambil ijazah karena tunggakan. Ini tentu perlu adanya aspirasi dan sambungan dari ibu-ibu PKK, termasuk Posyandu dan unsur lainnya. Kita ingin semua bergerak bersama-sama menuntaskan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru," ujar Agung, Rabu 1 Juli 2026.

Ia menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri sehingga keterlibatan PKK, Posyandu, hingga perangkat RT dan RW diharapkan mampu mempercepat pendataan sekaligus penyelesaian berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Dini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kader PKK merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila ada anak yang belum bersekolah atau mengalami kendala dalam mengambil ijazah.

"Kami mendukung kebijakan ini. Ibu-ibu PKK sering berinteraksi dengan warga di lingkungan masing-masing. Kalau ada anak yang belum sekolah atau terkendala mengambil ijazah karena tunggakan, pasti lebih cepat diketahui dan bisa segera dicarikan solusinya bersama pemerintah," katanya.

Dini berharap program tersebut tidak berhenti pada pendataan semata, tetapi juga diikuti dengan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan tanpa terhambat persoalan biaya.

"Semoga program ini benar-benar berjalan sampai ke tingkat RT dan RW. Jangan sampai ada lagi anak di Pekanbaru yang putus sekolah hanya karena persoalan biaya atau belum bisa mengambil ijazah. Pendidikan adalah hak semua anak," tutupnya.