RRI.CO.ID, Pekanbaru - Kinerja manajemen baru di PT Riau Petroleum mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Riau. Pergantian Direksi Operasional dan Direksi Keuangan dipandang sebagai peluang strategis untuk memperbaiki performa perusahaan daerah, terutama dalam peningkatan dividen, perluasan lapangan kerja, serta penguatan kontribusi terhadap ekonomi Riau.

Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, menyampaikan proses pembenahan BUMD telah berlangsung cukup lama sehingga hasil konkret kini menjadi tuntutan utama.

“Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas dan lebih serius, baik dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, maupun peningkatan dividen untuk daerah. Dividen itu idealnya dihasilkan dari hasil usaha yang nyata.” ujar Abdullah pada Kamis 25 Juni 2026.

Menurutnya, sebagai daerah penghasil minyak, sektor migas harus tetap menjadi core business utama PT Riau Petroleum. Dengan dukungan jajaran direksi baru, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme serta memperkuat posisi bisnis di industri energi nasional yang semakin kompetitif.

Abdullah juga menekankan ukuran keberhasilan direksi tidak hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman teknis di sektor migas, melainkan oleh kemampuan eksekusi dan kecepatan mengambil keputusan bisnis.

“Saya pikir yang menguji mereka adalah tindakan. Walaupun mungkin latar belakangnya bukan dari dunia perminyakan, di level manajemen hal itu masih memungkinkan. Yang penting mereka cepat belajar dan segera mengambil langkah-langkah bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat Riau," jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti lambatnya adaptasi awal direksi baru dalam memahami persoalan internal perusahaan. Menurutnya, idealnya pemahaman terhadap kondisi BUMD sudah dilakukan sebelum pelantikan agar tidak menghambat percepatan kerja.

“Jangan sampai setelah terpilih baru mempelajari persoalan dan kondisi perusahaan. Itu akan menghabiskan waktu. Sekarang yang terpenting adalah percepatan dan akselerasi kerja.” kata Abdullah.

Fokus lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Participating Interest (PI). Tahun sebelumnya, kontribusi dari PT Riau Petroleum tercatat sekitar Rp34 miliar. Tahun ini, nilai PI diproyeksikan meningkat signifikan hingga sekitar 20 juta dolar AS atau lebih dari Rp320 miliar.

Ia menekankan pentingnya tata kelola dana tersebut agar tidak hanya menjadi angka besar tanpa dampak nyata.

“Harapan kita dana yang besar ini tidak sia-sia. Harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan bagi Provinsi Riau,” ujarnya.

Meski perusahaan telah mulai melakukan sejumlah investasi seperti rig pengeboran dan pengelolaan lahan terkontaminasi di wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan, Abdullah menilai kontribusi bisnis masih belum optimal.

Ia mendorong ekspansi ke sektor energi baru terbarukan, termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta dukungan terhadap program bahan bakar nabati B50.

“Kalau SPKLU itu bagian dari energi baru terbarukan dan dapat mengurangi konsumsi BBM. Silakan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan bisnis tersebut. Tetapi saya berharap program B50 juga menjadi perhatian utama karena sejalan dengan upaya mengurangi impor BBM.” ujar Abdullah.

Selain sektor energi, peluang usaha di bidang perkebunan dan pangan melalui anak perusahaan juga dinilai terbuka luas, selama tetap sesuai regulasi.

Menutup pandangannya, Abdullah menegaskan orientasi utama BUMD harus tetap pada kepentingan publik.

“Kami tidak berbicara kepentingan lain selain kepentingan masyarakat Riau. Yang terpenting adalah bagaimana BUMD ini mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” tutupnya.