Sekretaris Komisi V DPRD Riau, Abdul Kasim, mengatakan pihaknya ingin mengetahui penyebab munculnya praktik penggelembungan harga tersebut. “Kamis besok akan kita panggil pihak Kadisdik dan kita pertanyakan alasan terjadi markup tersebut,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.

Kasus ini mencuat setelah Inspektorat Riau mengaudit 56 sekolah dan menemukan 31 SMA negeri terbukti menaikkan harga seragam Kelas X. Total nilai kelebihan pembayaran yang ditemukan mencapai Rp566,26 juta.

"Ya, pendidikan makin mahal karena rupanya seragam pun bisa naik kelas sendiri," katanya.

Plt Kepala Inspektorat Riau, Jondra Jayaputra Manurung, menyebut sekolah dan komite wajib mengembalikan kelebihan pembayaran kepada orang tua siswa. Inspektorat hingga kini masih menunggu realisasi pengembalian dana tersebut.

Praktik ini dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, yang menegaskan pengadaan seragam menjadi tanggung jawab orang tua dan sekolah tidak boleh mewajibkan pembelian seragam baru saat kenaikan kelas maupun penerimaan siswa baru.

Selain meminta dana dikembalikan, Inspektorat juga merekomendasikan sanksi disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 kepada pihak yang terlibat. Kadisdik Riau juga diminta menyusun petunjuk teknis agar orang tua bebas membeli seragam secara mandiri tanpa diarahkan ke vendor tertentu.

Sebelumnya, Pj Gubernur Riau SF Hariyanto mengecam keras praktik tersebut karena harga seragam dianggap tidak sebanding dengan kualitasnya.

“Bajunya slebor besar, ndak jelas ukurannya. Jangankan membantu masyarakat gratis, malah diperas orang tua murid, ini sadis,” tegasnya.