Kemenkum Riau Aktif Ikuti Policy Talks Nasional dari Sumatera Selatan

RRI.CO.ID,Pekanbaru – Komitmen dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis data dan bukti terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenku) Riau melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Policy Talks Forum Komunikasi Kebijakan bertema “Penguatan Analis Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Provinsi Sumatera Selatan” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan secara hybrid, Kamis 22 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur, khususnya analis kebijakan, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap keterlibatan jajaran dalam forum nasional tersebut sebagai bagian dari komitmen penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Meskipun mengikuti dari tempat berbeda, dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan, bersama Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan jajaran yang hadir secara daring mewakili Kemenkum Riau.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, didampingi Kepala Divisi P3H Sumatera Selatan, Nur’Ainun. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan di daerah merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Forum ini juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data dan analisis yang komprehensif.

Pada sesi utama, Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang, Prof. Drs. Muhammad Sirozi, memaparkan pentingnya penguatan kompetensi intelektual bagi pejabat fungsional analis kebijakan. Ia menekankan bahwa penyusunan kebijakan publik harus didasarkan pada evidence-based policy, di mana data empiris, analisis mendalam, dan pemahaman terhadap kondisi lapangan menjadi fondasi utama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

Diskusi yang berlangsung interaktif turut menyoroti tantangan nyata yang dihadapi analis kebijakan di wilayah, mulai dari kemampuan mengolah data lapangan menjadi policy brief dan policy paper, hingga strategi menyampaikan rekomendasi kebijakan yang objektif dan aplikatif kepada pimpinan. Selain itu, forum juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara Kementerian Hukum, akademisi, dan pemerintah daerah guna mencegah tumpang tindih kebijakan serta memperkuat kualitas regulasi di tingkat lokal.

Secara terpisah, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan bahwa penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan investasi strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan efektif.

"Menurut kami, kemampuan aparatur dalam membaca persoalan publik, menyusun rekomendasi yang solutif, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kementerian Hukum Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kualitas kebijakan publik. Forum seperti Policy Talks diharapkan menjadi ruang kolaboratif berkelanjutan dalam memperkuat jejaring keilmuan, inovasi kebijakan, serta reformasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum.