Menurutnya, hingga kini upaya yang dilakukan pemerintah masih lebih banyak berada pada tataran rencana. Padahal, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan anggaran penanganan banjir melalui APBD 2026 sebesar Rp100 miliar.

“Yang terlihat sejauh ini masih dominan berupa perencanaan. Langkah menyeluruh belum tampak. Kalaupun ada rencana pengendalian banjir, pelaksanaannya belum memberikan perubahan besar,” ujar Zulkardi pada Sabtu 9 Mei 2026.

Ia menilai, wajar apabila masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah. Sebab, genangan masih terus muncul setiap kali hujan mengguyur Kota Pekanbaru.

Menurut Zulkardi, program penanganan banjir yang sejak awal tahun disampaikan kepada publik belum benar-benar terlihat realisasinya secara nyata. Kondisi tersebut membuat masyarakat belum merasakan dampak langsung dari kebijakan yang telah dirancang.

“Pemko seharusnya lebih fokus menjalankan masterplan banjir yang sudah disiapkan. Jangan berhenti pada pembahasan atau dokumen perencanaan saja, apalagi sekarang sudah masuk triwulan kedua,” katanya.

Zulkardi juga menegaskan, sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir semestinya sudah masuk dalam daftar prioritas penanganan sejak awal. Menurutnya, penanganan tidak boleh terus-menerus bersifat menunggu.

Ia mengkritik pola kerja yang baru bergerak setelah banjir terjadi. Pendekatan seperti itu, menurutnya, hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan.

“Jangan setelah hujan deras dan banjir terjadi, baru dilakukan tindakan. Itu hanya respons sesaat. Infrastruktur yang belum mendukung harus segera dibenahi dari sekarang,” tegasnya.

Zulkardi menyebut hingga saat ini belum terlihat kemajuan berarti, baik dalam normalisasi drainase maupun pembangunan sarana pendukung untuk mengurangi risiko banjir.

DPRD Pekanbaru, kata dia, mendorong pemerintah kota segera mengambil langkah konkret. Upaya tersebut dapat dimulai dari percepatan pembenahan saluran drainase, perbaikan sistem aliran air, hingga penanganan kawasan yang selama ini menjadi titik rawan genangan.

Selain itu, ia menilai koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat juga perlu diperkuat. Hal ini penting agar program penanganan banjir tidak saling tumpang tindih dan dapat berjalan lebih efektif.

“Kalau semua pihak bergerak sesuai kewenangan masing-masing dan tetap mengacu pada masterplan, saya yakin persoalan banjir ini bisa dikurangi secara bertahap,” pungkasnya.