RRI.CO.ID, Kampar - Memasuki pekan kedua penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Bupati Kampar Ahmad Yuzar melakukan monitoring langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat 17 April 2026. Kegiatan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.15/3349/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Pemerintah Daerah.

Monitoring tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong efisiensi anggaran, penghematan energi, serta penerapan pola kerja yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Inspektur Muhammad Irsyad, Kepala BKPSDM Riedel Fitri, serta sejumlah kepala OPD lainnya.

Menariknya, monitoring dilakukan dengan menggunakan sepeda dan sepeda motor sebagai bentuk implementasi efisiensi energi sekaligus mendorong gaya kerja yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Beberapa OPD yang dikunjungi antara lain Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas Bangkinang Kota, PTSP, DPPKBP3A, Kantor Camat Bangkinang, serta Puskesmas Laboy Jaya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap menjaga produktivitas, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa meskipun ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak menurun. Transformasi budaya kerja ini harus menjadi upaya peningkatan kinerja,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh pimpinan OPD di masing-masing unit kerja.

Sementara itu, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menyebutkan monitoring ini bertujuan untuk memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menyesuaikan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi anggaran berjalan seiring dengan peningkatan kinerja.

“Monitoring ini untuk melihat langsung kesiapan OPD dalam menerapkan pola kerja baru, sekaligus memastikan efisiensi dan kinerja tetap sejalan,” katanya.

Hasil sementara menunjukkan bahwa pelaksanaan WFH di sejumlah OPD berjalan cukup baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar kebijakan ini mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.