Optimalkan Pelayanan Publik dan PAD, Pemprov Riau Fokus pada Evaluasi Kinerja 2025
- 15 Apr 2026 13:30 WIB
- Pekanbaru
RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Riau menyepakati penguatan integritas dalam pelayanan publik dan pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai prioritas dalam evaluasi kinerja tahun anggaran 2025.
Fokus utama adalah perbaikan sistemik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memastikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat finalisasi LKPJ Kepala Daerah 2025 yang diadakan di Ruang Rapat Medium Kantor DPRD Riau, Pekanbaru, pada Selasa 14 April 2026. Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan Ketua DPRD Riau Kaderismanto ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebelum disahkan dalam rapat Badan Anggaran pada 20 April mendatang.
Syahrial Abdi menjelaskan evaluasi tahun ini memberi penekanan pada efektivitas program yang berjalan selama 2025. Salah satu langkah yang telah diambil adalah penandatanganan komitmen integritas di sektor pelayanan publik, terutama di UPT seperti Samsat.
"Seluruh petugas, baik dari Badan Pendapatan Daerah maupun kepolisian yang terlibat dalam sistem, telah berkomitmen untuk tidak main-main dalam pelayanan. Semua sepakat untuk memperkuat integritas demi mempercepat peningkatan PAD," ungkap Syahrial Abdi.
Selain fokus pada integritas layanan, Syahrial Abdi juga menekankan bahwa pembenahan sistemik di BUMD menjadi prioritas utama untuk mendorong kemandirian fiskal daerah. Langkah ini sejalan dengan kebijakan DPRD Riau yang telah membentuk Pansus optimalisasi PAD untuk mendukung kebijakan Penjabat Gubernur Riau.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ 2025, Androy Aderianda, menekankan bahwa dokumen LKPJ bukan sekadar formalitas administratif tahunan. Ia berharap evaluasi ini menjadi instrumen yang transparan untuk memperbaiki kebijakan pembangunan di masa depan.
"Evaluasi ini harus memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami butuh catatan perbaikan agar program-program ke depan lebih tepat sasaran," tegas Androy Aderianda.
Dengan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Riau optimistis kualitas pemerintahan dan pembangunan daerah akan terus meningkat di tahun anggaran mendatang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....