Menurut Budiman, kolaborasi itu penting agar pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat berjalan lebih efektif. Ia menilai, sektor-sektor strategis perlu menjadi fokus utama karena memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah dan bisa menjadi penopang peningkatan kapasitas fiskal Riau ke depan.

“Kita ingin kerja sama untuk melakukan audit hingga penyelidikan terhadap wajib pajak, khususnya di sektor seperti pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok,” ujar Budiman, Jumat, 10 April 2026.

Ia menjelaskan, selama ini masih terdapat kebocoran pajak di sejumlah sektor yang belum tertangani secara maksimal. Padahal, potensi penerimaan dari kebocoran tersebut dinilai cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk membantu mengurangi tekanan defisit anggaran yang telah dirasakan Riau dalam beberapa tahun terakhir.

Budiman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan kelalaian wajib pajak terus berlangsung. Ia memastikan langkah tegas akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Kita akan tindak mereka yang tidak disiplin. Kebocoran di beberapa sektor harus kita tutup. Semua lini sekarang bekerja keras untuk Riau,” tegasnya.

Selain memperkuat pengawasan, DPRD Riau bersama Pemprov Riau juga telah membentuk tim khusus. Tim ini bertugas mengelola, menelusuri, dan menindaklanjuti dugaan kebocoran pajak, sekaligus memetakan potensi penerimaan lain yang masih dapat dioptimalkan untuk menambah pemasukan daerah.

Budiman menyebut berbagai upaya yang saat ini dijalankan mulai menunjukkan arah yang positif. Ia menilai belum ada alasan untuk bersikap pesimis karena tim optimalisasi pajak masih terus bergerak mempercepat penanganan pada sektor-sektor yang dinilai potensial.

“Berbagai upaya mulai menunjukkan arah positif. Terlalu dini kalau kita pesimis. Sekarang juga kita sudah membentuk tim optimalisasi pajak yang masih terus menggesa sektor-sektor pajak potensial,” pungkasnya.