RRI.CO.ID, Pekanbaru - Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, merancang kebijakan baru yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota untuk memiliki komposter di rumah masing-masing. Langkah ini ditujukan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga, terutama jenis organik yang selama ini mendominasi timbunan sampah.

Menurut Agung, pengelolaan sampah organik sebenarnya dapat dilakukan dengan metode yang sederhana dan tidak membutuhkan teknologi yang rumit. Ia menyebut bahwa proses pengomposan bisa menjadi solusi awal untuk menekan jumlah sampah sebelum berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

“Saya sendiri sudah menerapkan pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan hasilnya cukup efektif untuk mengurangi sampah rumah tangga,” ujarnya, Minggu 5 April 2026.

Ia menekankan bahwa penerapan kebijakan ini akan dimulai dari kalangan ASN sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat. Setiap ASN nantinya tidak hanya diwajibkan memiliki komposter, tetapi juga harus aktif menggunakannya dalam pengelolaan sampah sehari-hari.

Untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana, Agung telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) agar melakukan pemantauan langsung ke rumah para pejabat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas.

Langkah awal ini difokuskan pada pejabat di lingkungan pemerintah kota sebelum kemudian diperluas ke seluruh ASN di Pekanbaru. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat berkembang menjadi gerakan kolektif yang diikuti oleh masyarakat secara luas.

Agung optimistis, program ini dapat menjadi solusi awal dalam mengatasi permasalahan sampah di kota tersebut. “Kami berharap ini bisa menjadi langkah konkret dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri dari rumah,” tutupnya.