RRI.CO.ID, Pekanbaru - Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dengan mewajibkan pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara menyeluruh.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah ASN di lingkungan Pemprov Riau yang belum memenuhi kewajiban pelaporan. Ia menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena berkaitan langsung dengan integritas dan tata kelola pemerintahan.

“Saya sudah melihat laporan dari Inspektorat, masih ada pegawai yang belum melaporkan pajak dan LHKPN. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya di Kantor Gubernur Riau, Senin 30 Maret 2026.

Menurutnya, kepatuhan terhadap pelaporan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai penyelenggara negara. Tanpa hal tersebut, upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan sulit tercapai.

Untuk itu, ia memastikan akan menyiapkan langkah tegas berupa sanksi administratif bagi ASN yang masih mengabaikan kewajiban tersebut. Salah satu opsi yang disiapkan adalah penundaan pembayaran gaji hingga kewajiban dipenuhi.

“Kita ingin seluruh ASN patuh. Targetnya 100 persen wajib lapor, tidak ada lagi yang menunda,” katanya.

Selain soal kepatuhan administrasi, SF Hariyanto juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan perilaku sebagai abdi negara. Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh etika dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.

Dalam kesempatan yang sama, kegiatan apel pagi yang dirangkaikan dengan halal bihalal Idulfitri 1447 Hijriah juga dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan antarpegawai.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan pada akhir Maret karena sebelumnya ASN menjalani kebijakan kerja fleksibel saat periode libur Lebaran.

“Momentum ini penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan semangat kerja setelah Idulfitri,” ungkapnya.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh ASN untuk terus menjaga kesehatan, kekompakan, serta meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja demi pelayanan publik yang lebih optimal.