RRI.CO.ID, Pekanbaru - Memasuki penghujung Maret 2026, perbaikan sistem drainase di Kota Pekanbaru belum menunjukkan progres berarti. Hal ini menjadi perhatian karena sebelumnya pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD untuk pembenahan jaringan parit.

Kondisi tersebut memicu kritik dari kalangan DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfan Hafiz, menilai realisasi di lapangan belum sejalan dengan rencana yang telah disampaikan.

Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan konkret, bukan sekadar konsep atau perencanaan tanpa implementasi yang jelas di lapangan.

“Yang penting itu action di lapangan. Tidak perlu terlalu banyak konsep. Kita lihat sendiri, banyak drainase tersumbat, rusak, dan tidak berfungsi, sehingga berpotensi menyebabkan banjir saat hujan deras,” ujar Zulfan Hafiz pada Rabu 25 Maret 2026.

Ia juga menyoroti bahwa banyak saluran drainase di berbagai titik kota berada dalam kondisi tidak optimal, baik karena sedimentasi, sampah, maupun kerusakan fisik.

Zulfan menegaskan bahwa penanganan drainase tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan penataan menyeluruh dan terintegrasi dari saluran primer hingga tersier, termasuk kejelasan kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.

“Kalau hanya penanganan sementara, masalah ini akan terus berulang setiap tahun. Perlu perencanaan jangka panjang yang komprehensif agar banjir bisa ditangani secara tuntas,” katanya,

Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah segera merealisasikan langkah konkret. Warga juga menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya tersebut dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran drainase.