RRI.CO.ID, Pekanbaru - Status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Kabupaten Rokan Hilir kembali diperpanjang. Hingga awal 2026, penetapan tanggap darurat non alam tersebut telah memasuki perpanjangan ke-9 sejak pertama kali diberlakukan pada akhir 2024.

Perpanjangan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 714/BPBD/2025 tentang Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria. Kebijakan ini diambil karena kasus malaria masih ditemukan di sejumlah wilayah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan upaya penanggulangan terus digencarkan, baik melalui langkah preventif maupun kuratif.

“Tahun ini masih ditemukan kasus malaria di Rohil dan masih berstatus KLB. Kita berharap status ini segera berakhir. Sembari itu, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat terus kita intensifkan,” ujarnya, Jumat 13 Februari 2026.

Menurutnya, Kabupaten Rokan Hilir menargetkan eliminasi malaria pada tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah pusat terus diperkuat.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI turut memberikan bantuan berupa pengiriman tim gabungan, distribusi obat-obatan, serta peralatan medis. Bantuan tersebut mencakup Rapid Diagnostic Test (RDT) dan obat antimalaria berbasis kombinasi artemisinin (ACT).

Selain penguatan logistik, kapasitas pelayanan kesehatan juga ditingkatkan melalui mobilisasi tenaga medis, termasuk dokter dan perawat ke wilayah terdampak.

Langkah pengendalian vektor pun dilakukan secara berkala, seperti fogging untuk membasmi nyamuk dewasa serta larvasidasi guna memutus siklus perkembangbiakan jentik.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat terus digalakkan. Kampanye kesehatan difokuskan pada peningkatan kesadaran terhadap gejala malaria, pentingnya deteksi dan pengobatan dini, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat sebagai upaya pencegahan.

Pemerintah daerah berharap, dengan strategi terpadu dan dukungan berbagai pihak, tren kasus malaria di Rokan Hilir dapat ditekan sehingga status KLB segera dicabut.