KBRN, Pekanbaru: RRI Pro 1 Pekanbaru menggelar dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema “Sensus Ekonomi 2026, Potret Kekuatan Ekonomi Daerah”, Selasa (06/01/2026). Dialog yang tersebut menghadirkan Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riady.
Dalam dialog tersebut, Karmila Sari menegaskan BPS merupakan mitra strategis Komisi X DPR RI, terutama dalam penyediaan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan di daerah, termasuk di Provinsi Riau.
“Data BPS menjadi rujukan penting dalam menyusun kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Karmila menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi Riau selama ini ditopang oleh sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, serta UMKM.
Namun, ia menilai manfaat ekonomi dari sektor pertambangan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena masih didominasi pengolahan bahan mentah.
“Sektor perkebunan paling cepat dirasakan masyarakat. Sementara pertambangan perlu pengelolaan lanjutan agar memberi nilai tambah dan kontribusi nyata terhadap APBD,” jelas Karmila.
Ia juga menekankan bahwa daya beli masyarakat merupakan indikator utama pergerakan ekonomi daerah. Menurutnya, ketika daya beli meningkat, sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa akan ikut bergerak sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Jika daya beli naik, roda ekonomi daerah akan bergerak lebih kencang,” katanya.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, Karmila mengingatkan bahwa sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan anggaran serta sosialisasi yang masif.
“Data sensus harus akurat. Jika datanya keliru, maka kebijakan yang dihasilkan juga bisa tidak tepat. BPS perlu didukung dan masyarakat harus diberi pemahaman agar tidak ragu saat didata,” tegasnya.
Karmila juga mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, kepala desa, perangkat daerah, hingga anggota DPRD dalam mensosialisasikan sensus guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, ia menyoroti peran UMKM sebagai penopang ekonomi daerah yang perlu terus didorong inovasinya.
“UMKM kita banyak, tapi masih perlu inovasi desain, kualitas, dan pemasaran digital agar mampu bersaing,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Riau Dr Asep Riady menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Juni hingga Juli 2026 dan mencakup seluruh aktivitas usaha di Indonesia.
“Sensus ini mencatat seluruh unit usaha, mulai dari jenis usaha, tenaga kerja, hingga nilai output,” kata Asep.
Ia menambahkan, metode pendataan akan mengombinasikan kunjungan langsung dengan pendataan berbasis digital, seperti pengisian kuesioner mandiri melalui laman resmi BPS. Namun, metode tatap muka tetap dilakukan bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi.
“Kami pastikan tidak ada yang terlewat. Jika tidak merespons secara daring, petugas BPS akan tetap turun langsung ke lapangan,” tutupnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....