KBRN, Pekanbaru: Penundaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XI Riau hingga tahun 2027 tidak hanya berdampak pada agenda olahraga daerah, tetapi juga memunculkan harapan baru bagi para atlet dan pelatih yang masih menanti pencairan bonus prestasi PON XXI Aceh–Sumut 2024. Mereka berharap anggaran yang semestinya digunakan untuk Porprov 2026 dapat dialihkan untuk melunasi sisa bonus yang sudah lama tertunda.

Pelatih senam Riau, Ahmad Markos, yang mewakili sejumlah atlet peraih medali, menyampaikan bahwa pencairan bonus PON hingga kini baru terealisasi sekitar 45 persen. Sementara 55 persen sisanya dijanjikan akan dibayarkan pada tahun 2026. Dengan ditundanya Porprov, ia menilai Pemprov Riau kini memiliki ruang anggaran yang lebih longgar untuk fokus menyelesaikan hak atlet.

“Kita berharap dana Porprov bisa dimanfaatkan untuk membayar bonus atlet. Ini sudah terlalu lama ditunggu, bonus seharusnya cair di 2024,” ujar Markos, Senin (24/11/2025).

Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga semangat para atlet yang selama ini berjuang mengharumkan nama daerah. Sebagian atlet bahkan dikabarkan mengalami kendala kesehatan setelah pelaksanaan PON, dan bonus prestasi sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan mereka.

Markos menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran bonus bukan hanya soal finansial, tetapi menyangkut apresiasi dan kepastian bagi atlet. Ia khawatir jika persoalan ini terus berlarut, sejumlah atlet potensial bisa memilih pindah ke daerah lain yang dinilai lebih memberikan perhatian.

“Dengan bonus cair, atlet yang berniat pindah bisa saja berubah pikiran. Mereka berlatih di sini, tapi jangan sampai berlaga mewakili daerah lain karena tak mendapat perhatian,” katanya.

Ia pun berharap Pemprov Riau mempertimbangkan kondisi para atlet yang telah mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Menurutnya, pencairan bonus segera menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga komitmen dan loyalitas atlet menuju kejuaraan-kejuaraan berikutnya.

Dengan momentum penundaan Porprov, para atlet berharap Pemprov Riau dapat memberikan prioritas pada penyelesaian bonus PON yang tertunggak demi keberlanjutan pembinaan olahraga di Bumi Lancang Kuning.