RRI.CO.ID, Pekanbaru - Dilema tahunan terkait keterbatasan daya tampung ruang kelas kembali membayangi persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP negeri di Kota Pekanbaru. Ketidakseimbangan antara pesatnya pertumbuhan penduduk dengan penyediaan fasilitas pendidikan memicu kekhawatiran massal di kalangan orang tua murid yang takut anaknya tidak mendapat kuota.

Kondisi ini memaksa sejumlah sekolah negeri mengambil kebijakan ekstrem dengan memadatkan jumlah siswa di dalam satu ruang kelas demi mengakomodasi tingginya animo pendaftar. Langkah kompromi ini terpaksa diambil agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan jaminan pendidikan dasar di sekolah negeri.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengungkapkan saat ini kapasitas ruang belajar di tingkat SMP sudah berada di luar batas ideal. Rata-rata satu ruang kelas kini terpaksa diisi oleh 40 hingga 44 pelajar, yang tentu mengurangi kenyamanan serta efektivitas proses belajar-mengajar.

Menurut Tekad, pemaksaan aturan standar baku yang membatasi maksimal 32 siswa per rombongan belajar justru akan memicu krisis sosial baru karena ribuan calon siswa akan telantar.

“Kalau kita mengejar 32 anak satu kelas di sekolah negeri, akan banyak siswa yang tidak tertampung,” ujarnya, Sabtu 16 Mei 2026.

Evaluasi dari legislatif menunjukkan bahwa beban terberat penumpukan calon peserta didik baru terpusat di wilayah pinggiran kota yang mengalami ekspansi pemukiman sangat masif. Tiga wilayah yang dikategorikan masuk zona merah kelangkaan kursi sekolah adalah Kecamatan Tenayan Raya, Tuah Madani, dan Kulim.

Menyikapi bom waktu pendidikan ini, pihak dewan mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera menghentikan kebijakan tambal sulam seperti sekadar menambah kuota siswa per kelas. Pemkot diminta merestrukturisasi anggaran belanja daerah dengan memprioritaskan pendanaan jangka panjang yang menyasar pembangunan infrastruktur.

Parlemen mendorong pengalokasian dana yang agresif untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di lokasi-lokasi padat penduduk. Langkah konkret ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar yang rasional demi menjamin pemerataan kualitas pendidikan publik di masa depan.