RRI,CO.ID,Dumai-Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto SE, menyampaikan tanggapan dan jawaban resmi Pemerintah Kota Dumai atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2025.
Tanggapan dan jawaban tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai yang bertempat di Sekretariat DPRD Dumai, Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, pada Selasa (10/3/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Johanes Marcus Parluhutan Tetelepta, didampingi Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 19 dari 35 anggota dewan.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sugiyarto menjelaskan bahwa jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut di tuangkan dalam naskah dengan harapan dapat memenuhi ekspektasi segenap fraksi yang ada.
Pertama, menanggapi Fraksi Nasional Demokrat mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Dumai berkomitmen melakukan peninjauan mekanisme perencanaan target PAD agar lebih terukur dan berbasis data riil. Digitalisasi sistem pajak dan pemutakhiran data wajib pajak akan diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat.
Terkait isu banjir yang menjadi sorotan Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pemerintah menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum terus melakukan normalisasi infrastruktur pengendali banjir, termasuk pembangunan dinding penahan tanah (DPT) dan tanggul di bantaran Sungai Dumai. Program ini dibagi dalam beberapa segmen untuk mengatasi kenaikan air rob yang diperkirakan mencapai 0,6 cm per tahun.
Menjawab Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Plus, Pemerintah menyinggung soal beasiswa pendidikan yang saat ini fokus pada jenjang perguruan tinggi dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk SD/SMP. Di sektor kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2025 tercatat 99,73%. Pemko juga berkomitmen memperbaiki fasilitas RSUD Dumai, termasuk percepatan layanan Cathlab dan kemoterapi. Terkait tata kota, pedagang di jalan protokol akan direlokasi ke Kawasan Kuliner Dumai Islamic Center di Jalan Soebrantas.
Menyikapi Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Tuah Negeri mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah mengakui adanya tantangan di mana target pendapatan tahun berjalan belum tercapai sepenuhnya (terealisasi 79,93%).
Hal ini disebabkan sebagian penerimaan belum terealisasi, namun berpotensi masuk di tahun berikutnya. Isu tunggak bayar (tunda bayar) menjadi perhatian serius, dan pemerintah berkomitmen menuntaskan kewajiban pembayaran secara bertahap sambil menjaga stabilitas kas daerah.
Sejalan dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Demokrat, Pemerintah menegaskan bahwa setiap anggaran harus berdampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi kinerja OPD akan dilakukan secara ketat berbasis outcome. Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah akan terus dijaga untuk memperkuat kemandirian fiskal kota.
"Indikator keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Sugiyarto.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemkot Dumai telah menyediakan kanal pengaduan melalui sistem SP4N-LAPOR! dan terus mendorong pemenuhan standar pelayanan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota Dumai menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas masukan konstruktifnya.
"Pemerintah Kota Dumai menyambut baik dukungan fraksi-fraksi dan berharap sinergi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat menuju terwujudnya Dumai yang maju, berdaya saing, dan sejahtera," pungkas Sugiyarto.
Usai Wakil Wali Kota menyampaikan tanggapan, Pimpinan Sidang, Johanes Marcus Parluhutan Tetelepta, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Dumai atas penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Dumai.
"Kami berharap jawaban dan/atau tanggapan tersebut menjadi perhatian yang serius dalam pembahasan dan penelaahan pada tahap pembicaraan selanjutnya di tingkat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025," ujar Pimpinan Sidang.
Adapun struktur keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
Sutrisno F-NasDem
Sudiran, ST F-NasDem
Kenda Guntara, S.Sos F-NasDem
Parluhutan Harianja, S.T F-PDIP
Muhammad Doclas Manurung, S.H F-PDIP
Yohannes Orlando, SH.M.Kn F-PDIP
Idrus, ST F-Gerindra Plus
Agus Susanto, SH F-Gerindra Plus
Antonius Nainggolan F-Gerindra Plus
Rendy Firdaus, SH F-Golkar
Ismun F-Golkar
Mawardi F-PKS
H. Suprianto, SH F-Demokrat
Antonius F-Tuah Negeri
Ananda Putri Sasalbila, SM.MM F-Tuah Negeri
Pimpinan Sidang juga menyampaikan pesan kepada seluruh anggota dewan yang telah ditunjuk oleh fraksinya untuk duduk dalam kepanitiaan tersebut agar segera membahas dan memanfaatkan waktu yang tersedia secara optimal dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini.
"Kita tahu bahwa saat ini kita menjalani ibadah puasa Ramadhan, sehingga kondisi kesehatan dan target kinerja dapat berjalan seiring. Semoga kita tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Sidang juga membacakan Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 02/F-PDIP/2026 tanggal 9 Maret 2026 perihal Perubahan Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Dumai, dengan rincian sebagai berikut:
Badan Anggaran (Banggar):
Sebelum: Andy Putra Silitonga, SE dan Gusri Effendy
Sesudah: Yohannes Orlando, SH.M.Kn dan Muhammad Doclas Manurung, SE
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda):
Sebelum: Yohannes Orlando, SH.M.Kn
Sesudah: Ir. Parluhutan Harianja.