KBRN, Pekanbaru : Korupsi merupakan fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks serta berdampak luas terhadap pembangunan suatu negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, merusak kepercayaan publik, dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Merujuk laman United Nations (UN) atas dasar kesadaran global terhadap bahaya laten korupsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember. Peringatan ini menjadi simbol komitmen dunia untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama.

PBB menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga perdamaian, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, media, serta masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam memerangi praktik korupsi.

Penetapan Hakordia berawal dari keprihatinan PBB terhadap besarnya dampak kerugian akibat korupsi, terutama bagi masyarakat miskin. Pada 30 Oktober 2003, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, secara terbuka menyampaikan bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai tindak lanjut, digelar Konvensi PBB Melawan Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 31 Oktober 2003. Selanjutnya, pada 9 Desember 2003, perjanjian tersebut secara resmi ditandatangani di Merida, Meksiko. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Antikorupsi Internasional.

Penetapan Hakordia menjadi penegasan pengakuan dunia terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan komitmen politik dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, peringatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi publik dalam mencegah dan melawan praktik korupsi.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, turut aktif memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.