Realisasi Anggaran di KPPN Pekanbaru Capai 97 Persen

  • 22 Jan 2025 18:06 WIB
  •  Pekanbaru

KBRN, Pekanbaru : Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi belanja Satuan Kerja K/L lingkup KPPN Pekanbaru mencapai Rp19.672.661.981.282,00 atau 97,32 persen terhadap pagu anggaran 2024.

Ha; itu dikatakan oleh Kepala KPPN Pekanbaru, Arif Khuzaini, Rabu (22/1/2025).

Dia menjelaskan Belanja terbesar yang direalisasikan adalah Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp12.344.431.112.780,00 dengan rincian Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3.564.136.122.260,00 (100%), Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5.405.904.290.315,00 (97,97%), Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp580.004.189.745,00 (92,34%), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp70.892.111.000,00 (71,36%), Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp2.148.827.690.176,00 (97,51%), dan Dana Desa sebesar Rp594.624.384.047,00 (99,68%).

Sementara untuk Belanja Pegawai sebesar Rp2.657.447.142.609,00 (101,16%), Belanja Barang sebesar Rp3.379.842.666.874,00 (92,22%), Belanja Modal sebesar Rp1.259.347.121.019,00 (98,22%), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp31.593.938.000,00 (100%). Nilai realisasi terbesar pada jenis Belanja Pegawai dipegang oleh satker KOREM-031/WB DAM-I/BB yakni sebesar Rp327.476.407.258,00 atau 99,98% dari pagu belanja. Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja barang dipegang oleh satker UNIVERSITAS RIAU yakni sebesar Rp335.587.946.369,00 atau 93,06 % dari pagu belanja barang. Nilai realisasi terbesar pada jenis belanja modal dipegang oleh satker PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI RIAU yakni sebesar Rp361.078.416.000,00 atau 99,88 % dari pagu belanja modal.

Realisasi penyaluran DAU terbesar terdapat pada DAU Yang Tidak Ditentukan Pengguanaannya, yakni sebesar Rp 4.277.692.735.000 atau 100% dari pagu. Realisasi DBH mencapai Rp3.564.136.122.260,00 atau 100% dari pagu yang terbagi pada 6 pemda yang menjadi wilayah kerja KPPN Pekanbaru, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Realisasi penyaluran terbesar DAK Fisik terdapat pada PENDIDIKAN, yakni sebesar Rp290.552.660.348,00 atau 96,68% dari pagu. Realisasi penyaluran terbesar DAK Non Fisik terdapat pada BOS Reguler, yakni sebesar Rp 980.151.679.452 atau 99,62% dari pagu yang terealisasi di November 2024.

"Realisasi penyaluran Dana Desa mencapai Rp594.624.384.047,00 atau 99,68% dari pagu yang terbagi pada 4 Kabupaten, yaitu Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Siak. Realisasi penyaluran Insentif mencapai Rp70.892.111.000,00 atau 71,36% dari pagu yang terbagi pada 6 pemda, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Penyaluran TKDD diharapkan sejalan dengan prinsip desentralisasi untuk mendukung daerah dalam pemulihan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan sosial," katanya.

Marketplace Digital Payment (DIGIPay) Satu yang merupakan Penggabungan seluruh DIGIPay dari masing-masing perbankan dalam Himbara terus digalakan pemanfaatannya di satker mitra KPPN Pekanbaru. Transaksi yang sudah dilakukan dalam lingkup satker mitra kerja KPPN Pekanbaru dari awal tahun 2024 sampai dengan Desember 2024 sebanyak 1536 transaksi. DIGIPay Satu tersebut kini menggunakan platform aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan akses UMKM bertransaksi dengan satker sehingga tidak lagi terbatas untuk transaksi dengan minimal nilai rupiah yang besar. DIGIPay Satu merupakan peluang bagi vendor atau UMKM untuk menjadi rekanan di banyak satuan kerja.

Upaya penambahan jumlah satuan kerja dan vendor terus dilakukan oleh KPPN Pekanbaru agar manfaat dari implementasi DIGIPay Satu dirasakan oleh semua pihak, terutama satuan kerja dan vendor. Bimbingan teknis yang diadakan oleh KPPN Pekanbaru dan pemberian penghargaan kepada satker yang aktif menggunakan DIGIPay Satu serta evaluasi terhadap satker pengguna DIGIpay Satu. Disamping itu, DIGIPay Satu dapat memudahkan satuan kerja dalam proses pengadaan dan pelaporan. Implementasi DIGIPay Satu diharapkan dapat mendukung manajemen likuiditas yang efisien, perencanaan kas yang efektif, serta mengurangi terjadinya fraud atau kecurangan.


google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....